Kanwil Kemenag Sumatera Selatan menerima bantuan sarana prasarana keagamaan Rp 6.224.635.000 dari Kemenag RI bersama Komisi VIII DPR RI di Palembang. Dana tersebut dialokasikan untuk pembangunan lima gedung Balai Nikah dan Layanan Keagamaan KUA melalui skema SBSN senilai Rp 5,97 miliar. Selain itu, sebanyak 11.000 murid madrasah di provinsi ini menerima bantuan Program Indonesia Pintar.
PALEMBANG — Kepala Kanwil Kemenag Sumsel Syafitri Irwan memaparkan rincian bantuan tersebut dalam keterangan resmi di Palembang. Lima KUA yang menerima alokasi pembangunan gedung meliputi KUA Kecamatan Lubuklinggau Barat I, KUA Kecamatan Sindang Danau, KUA Kecamatan Rambang Kapak Tengah, KUA Kecamatan Kayuagung, dan KUA Kecamatan Tebing Tinggi.
Masih Ada 19 Kecamatan Tanpa Gedung KUA Sendiri
Syafitri mengungkapkan bahwa dari 241 kecamatan di Sumsel, masih terdapat 19 kecamatan yang belum memiliki gedung KUA sendiri. Kondisi serupa terjadi pada ruang kelas madrasah. Dari 15.227 ruang kelas madrasah di Sumsel, sekitar 32 persen di antaranya mengalami kerusakan ringan hingga berat dan memerlukan rehabilitasi.
"Dari 241 kecamatan di Sumsel, masih terdapat 19 kecamatan yang belum memiliki gedung KUA sendiri. Di sisi lain, dari 15.227 ruang kelas madrasah di Sumsel, sekitar 32 persen di antaranya mengalami kerusakan ringan hingga berat dan memerlukan rehabilitasi," kata Syafitri.
1.796 Guru Agama Belum Ikut PPG akibat Keterbatasan Anggaran
Syafitri turut mendorong akselerasi sertifikasi bagi 1.796 guru pendidikan agama di Sumsel yang belum mengikuti Pendidikan Profesi Guru. Keterbatasan anggaran menjadi penyebab utama tertundanya proses sertifikasi tersebut.
Selain pembangunan gedung KUA dan PIP, bantuan juga dialokasikan untuk rehabilitasi lima rumah ibadah masjid di Sumsel. Total anggaran yang disiapkan untuk rehab masjid mencapai Rp 250 juta.
Komisi VIII Dorong Pengangkatan Guru Non-ASN Jadi P3K
Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyatakan pihaknya berkomitmen memperkuat infrastruktur keagamaan, kesejahteraan pendidik, serta kepastian pendidikan bagi siswa kurang mampu. Marwan juga menyoroti pentingnya pengangkatan guru non-ASN menjadi P3K tanpa meragukan tempat mereka mengabdi.
"Jangan sampai ketika diangkat P3K justru ditarik dari madrasah atau pesantren tempatnya mengabdi. Ini yang terus kita dorong penataannya," kata Marwan.
Selain isu kesejahteraan pendidik, Marwan mengingatkan lembaga pendidikan keagamaan untuk mengantisipasi perkembangan kecerdasan buatan dengan memperkuat benteng moral dan karakter siswa.
