PALEMBANG — Penerapan teknologi dry ice untuk mengurangi kabut asap karhutla di Sumatera Selatan memasuki hari ketiga. Sebanyak 1,5 ton dry ice disemai setiap hari menggunakan dua pesawat, dan hasilnya jarak pandang membaik hingga 6.000 meter.
Gubernur Sumsel Herman Deru menyampaikan perkembangan itu seusai rapat koordinasi bersama Kepala BNPB di Base Ops Lanud SMH Palembang. Rapat juga diikuti sejumlah pihak terkait untuk memantau kondisi lapangan.
"Alhamdulillah, hari ini jarak pandang bertambah menjadi 6.000 meter. Teknologi dry ice ini sudah memasuki hari ketiga, setiap hari menggunakan 1,5 ton dengan dua pesawat. Koordinasi terus kami lakukan bersama Menteri, BMKG, dan BNPB," ujar Herman Deru.
Sinergi Pusat-Daerah Jadi Kunci Penanganan Karhutla
Herman Deru menilai sinergi lintas kementerian dan lembaga jadi bagian penting agar penanganan karhutla berjalan optimal. Upaya dilakukan lewat pemadaman di lapangan maupun pemanfaatan teknologi untuk menekan dampak kabut asap.
Dalam kesempatan itu, Herman Deru mendampingi Kepala BNPB yang berkunjung ke Sumsel untuk melihat langsung upaya penanganan karhutla. Kunjungan sekaligus mengevaluasi kebutuhan daerah dan dukungan yang bisa diberikan pemerintah pusat.
Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi menyebut kunjungannya untuk menyelaraskan langkah pemerintah pusat dan daerah. Tujuannya agar penanganan berjalan lebih efektif, cepat, dan tepat sasaran.
"Kita sudah berkoordinasi. Tinggal bagaimana kita mengefektifkan upaya yang dilakukan Satgas Karhutla agar benar-benar efektif, cepat, dan tepat," ujarnya.
Dry Ice dan OMC Dievaluasi untuk Kemungkinan Diterapkan di Wilayah Lain
Sesuai arahan Presiden, efektivitas teknologi dry ice dan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) menjadi perhatian. Evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana kedua upaya itu membantu penanganan karhutla dan kemungkinan penerapannya di wilayah lain.
"Kalau teknologi ini dianggap bagus, tidak terlalu banyak memakan biaya, dan bisa diaplikasikan di seluruh wilayah Indonesia, mengapa tidak? Kita akan terus melakukan upaya ini seefektif mungkin," katanya.
Kristomei menyampaikan, berdasarkan data yang dimiliki, Kalimantan Tengah berada di urutan pertama wilayah yang menjadi perhatian penanganan karhutla. Sumatera Selatan menyusul di posisi kedua.
Karena itu, koordinasi dan dukungan pemerintah pusat kepada daerah dinilai penting untuk memperkuat upaya penanganan. Dukungan itu mencakup pemadaman lapangan hingga pemanfaatan teknologi.
BNPB Minta Peran Swasta dan Warga Cegah Titik Api Baru
Selain dukungan pemerintah, Kristomei mengingatkan pentingnya keterlibatan masyarakat dan pihak swasta, khususnya pemilik konsesi. Peran mereka dibutuhkan untuk mencegah munculnya titik api baru.
Menurutnya, upaya pemadaman Satgas Karhutla sulit mencapai hasil maksimal apabila pembakaran lahan masih terjadi. Seluruh pihak perlu menjaga komitmen bersama untuk mencegah kebakaran sekaligus mengurangi dampak kabut asap.
"Mari kita bersatu, baik pemerintah daerah, masyarakat maupun pihak swasta. Kita atasi kebakaran ini bersama-sama karena dampaknya dirasakan oleh semua, bukan hanya satu atau dua orang," tegasnya.
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama pemerintah pusat dan seluruh unsur terkait akan terus memantau perkembangan kondisi di lapangan. Evaluasi langkah yang telah dilakukan juga berlanjut untuk memperkuat penanganan karhutla dan mengurangi dampak kabut asap bagi masyarakat.
