PALEMBANG — Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Palembang Yudha Fardyansah menyatakan penyusunan RDTR masih berjalan dan akan segera dibahas bersama DPRD untuk ditetapkan sebagai Perda. Arahan percepatan datang langsung dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palembang.
Penetapan RDTR ditargetkan rampung pada Desember 2026. Dokumen itu akan mengatur pemanfaatan ruang hingga tingkat blok, bukan sekadar pola makro seperti yang selama ini dipakai.
Penghargaan Keempat se-Sumatera Selatan Jadi Pemicu
Komitmen pembenahan tata ruang Palembang mendapat pengakuan berupa peringkat keempat dalam penilaian kinerja penyelenggaraan penataan ruang tingkat kabupaten/kota se-Sumatera Selatan. Penghargaan diserahkan Gubernur Sumsel Herman Deru di Hotel Swarna Dwipa, Senin (16/11/2026).
Yudha menyebut capaian itu hasil kerja jajaran pemerintah kota. "Saat ini Pemerintah Kota Palembang masih melakukan proses penyusunan RDTR yang akan segera diperdakan pada bulan Desember tahun 2026 ini, sesuai arahan Wali Kota dan Wakil Wali Kota," ujarnya usai menerima penghargaan.
Penilaian berlangsung melalui tahapan panjang. Tim penilai memeriksa kelengkapan administrasi lebih dulu, lalu melakukan verifikasi langsung di lapangan.
Mengapa RDTR Dianggap Kunci Atasi Genangan
Selama ini penanganan banjir Palembang bertumpu pada normalisasi sungai dan pengerukan saluran drainase. Keduanya bersifat jangka pendek dan harus diulang setiap tahun.
RDTR mengubah cara kota mengatur pembangunan. Dokumen itu menetapkan zona mana yang boleh dibangun, seberapa padat, dan di mana ruang air harus dipertahankan.
Menurut Yudha, penataan ruang yang baik berperan strategis menjawab persoalan perkotaan. Banjir dan genangan air yang selama ini menjadi perhatian masyarakat Palembang termasuk di dalamnya.
Yang Perlu Diawasi Warga
Perda RDTR hanya menjadi alat jika penegakannya konsisten. Izin mendirikan bangunan di kawasan resapan, alih fungsi lahan basah, dan pembangunan di bantaran sungai menjadi titik rawan pelanggaran.
Pemkot Palembang belum merinci sanksi bagi pelanggar RDTR maupun mekanisme pengawasan setelah Perda berlaku. Dinas PUPR juga belum menyebut berapa luas wilayah yang sudah masuk draf dan berapa yang masih menunggu pembahasan.
Setelah ditetapkan Desember 2026, RDTR akan menjadi rujukan wajib bagi penerbitan izin konstruksi di seluruh kecamatan. Warga yang hendak membangun atau membuka usaha perlu menyesuaikan rencana dengan zonasi baru tersebut.