PALEMBANG — Partai Golkar menggarisbawahi dua agenda strategis hasil Munas yang wajib dijalankan seluruh kader di Sumatera Selatan. Selain menambah kursi legislatif, partai berlambang pohon beringin itu juga harus berada di garda terdepan mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
"Target kita jelas, kursi legislatif harus bertambah di semua tingkatan," kata Bahlil di sela pembukaan Musda XI di Hotel Aryaduta Palembang.
Ia menegaskan konsolidasi tidak boleh berhenti di tingkat provinsi. Mesin partai harus digerakkan hingga ke kabupaten, kota, kecamatan, desa, dan kelurahan agar target politik tersebut tercapai.
Bahlil mengapresiasi capaian politik partainya di Sumsel, namun menilai hasil tersebut belum cukup. Saat ini Golkar menguasai tiga kursi DPR RI dari daerah pemilihan Sumsel, 12 kursi DPRD Provinsi, dan 85 kursi DPRD kabupaten/kota.
Dari jumlah itu, Golkar juga menduduki kursi pimpinan DPRD Provinsi serta sekitar sembilan posisi pimpinan dewan di tingkat kabupaten/kota. Capaian ini disebutnya harus ditingkatkan melalui kerja politik yang lebih terstruktur dan solid.
Musda XI juga menjadi ajang pemilihan ketua DPD yang baru. Hingga penutupan pendaftaran pada Sabtu (1/8/2026), hanya Andie Dinialdie yang mengambil dan mengembalikan formulir pencalonan.
Ketua Tim Verifikasi Pencalonan Musda XI DPD Partai Golkar Sumsel, Surya R, membenarkan tidak ada kandidat lain yang mendaftar. "Ya dapat kami sampaikan, bahwasanya sampai dengan penutupan semalam (1 Agustus) hanya satu orang yang mengambil dan mengembalikan formulir, Andie Dinialdie," ujarnya, Minggu (2/8/2026).
Meski berpeluang besar terpilih secara aklamasi, Surya menegaskan penetapan calon tetap menjadi kewenangan penuh forum Musda.
Dalam arahannya, Bahlil juga mengingatkan sejarah lahirnya Partai Golkar yang disebutnya berasal dari kebutuhan bangsa menjaga persatuan. Ia menekankan partai tidak dibangun oleh individu atau kelompok tertentu.
"Golkar lahir dari rahim rakyat. Pemilik saham Golkar adalah rakyat Indonesia, bukan perseorangan atau keluarga tertentu," tegasnya.
Musda XI ini merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi di tingkat provinsi. Tiga agenda utamanya meliputi evaluasi laporan pertanggungjawaban kepengurusan lama, penyusunan program kerja, dan pemilihan ketua DPD periode berikutnya.