SUMATERA SELATAN — Lalu Hadrian menyebut angka Rp 5 juta merupakan hasil kalkulasi internal Komisi X DPR sebagai standar layak untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik. "Kami sudah menghitung di Komisi X, minimal Rp 5 juta adalah angka yang layak untuk kesejahteraan guru," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (24/6/2026).
Kebocoran Anggaran Jadi Bumerang Kesejahteraan Guru
Pernyataan Lalu Hadrian muncul sehari setelah Presiden Prabowo mengungkap data kebocoran anggaran akibat praktik laporan ekspor palsu. Dalam pidato penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2026 di Bangkalan, Jawa Timur, Selasa (23/6/2026), Presiden menyebut kerugian mencapai 908 miliar dolar AS atau setara Rp 15 ribu triliun selama 34 tahun.
"Saya ingin saudara-saudara NU sebagai pemimpin, sebagai ulama, sebagai guru, sebagai pembimbing rakyat harus mengerti kenapa gaji guru tidak bisa baik, kenapa gaji pegawai negeri tidak bisa baik, kenapa anggaran selalu kurang. Karena uangnya enggak ada," kata Prabowo.
Skema Baru Menunggu Nota Keuangan 16 Agustus
Lalu Hadrian mengakui kesejahteraan guru sebenarnya telah mengalami peningkatan. Namun, ia menilai laju perbaikannya masih belum optimal. "Kami tentu memandang ini positif. Presiden ingin menjelaskan kepada masyarakat mengapa sampai hari ini gaji guru belum bisa naik secara optimal," ucapnya.
Dalam rancangan APBN 2027, pemerintah telah menyiapkan rencana kenaikan gaji dan tunjangan bagi guru, baik aparatur sipil negara (ASN) maupun non-ASN. Komisi X DPR, menurut Lalu Hadrian, akan menunggu arah kebijakan tersebut diumumkan dalam pidato nota keuangan Presiden pada 16 Agustus mendatang. "Kami akan melihat di pidato nota keuangan beliau pada 16 Agustus. Namun kami meyakini Presiden sudah memikirkan hal ini karena beliau selalu menyampaikan bahwa kesejahteraan guru menjadi prioritas," kata Lalu.
Dua Skema, Satu Target: Guru Non-ASN Paling Dinanti
Pembagian skema penggajian antara guru ASN dan non-ASN menjadi catatan tersendiri. Selama ini, guru non-ASN kerap menerima pendapatan di bawah upah minimum regional. Jika usulan Rp 5 juta terealisasi, kelompok inilah yang paling merasakan dampak langsung.
Pemerintah belum merinci mekanisme pendanaan kenaikan gaji tersebut. Namun, pernyataan Presiden soal kebocoran anggaran mengindikasikan bahwa perbaikan tata kelola fiskal menjadi prasyarat utama. Sejumlah pengamat menduga realisasi kebijakan ini baru akan terlihat setelah APBN 2027 disahkan, dengan catatan target penerimaan negara tahun depan tercapai.
