PAGARALAM — Perubahan sistem pengelolaan keuangan negara dan percepatan digitalisasi menjadi dua tekanan yang harus dijawab oleh seluruh pemda di Sumatera Selatan. Gubernur Herman Deru mengingatkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat menuntut adaptasi cepat di tingkat kota dan kabupaten.
"Kita harus siap menghadapi fase transisi," ujar Herman Deru di hadapan para bupati dan wali kota yang hadir dalam sidang paripurna istimewa.
Menurutnya, keterbukaan informasi di era digital telah mengubah pola pelayanan publik. Pemerintah daerah tidak bisa lagi bekerja dengan cara lama. Perubahan ini, kata dia, bukan hanya soal teknologi, tetapi juga soal kecepatan respons terhadap kebutuhan masyarakat.
Dua Tekanan Sekaligus: Digitalisasi dan Efisiensi Anggaran
Herman Deru menyoroti bahwa transformasi digital dan efisiensi anggaran berjalan beriringan. Pemerintah daerah dituntut untuk memberikan pelayanan terbaik dengan sumber daya yang lebih terbatas. Hal ini membutuhkan tata kelola yang lebih transparan dan sistem yang terintegrasi.
"Saat ini segala sesuatu berlangsung secara terbuka dan serba digital. Pemerintah daerah harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan tersebut," tegasnya.
Ia menambahkan, era digital menghadirkan peluang bagi daerah untuk meningkatkan kualitas layanan. Namun, peluang itu hanya bisa dimanfaatkan jika pemda tidak tertinggal dalam mengikuti perkembangan teknologi dan kebijakan baru dari pusat.
Peringatan 25 Tahun Kota Pagaralam
Rapat Paripurna Istimewa tersebut turut dihadiri Ketua TP PKK Provinsi Sumsel Hj. Feby Herman Deru, Wali Kota Pagaralam H. Ludi Oliansyah, dan Ketua DPRD Kota Pagaralam Hj. Jenny Shandiyah. Sejumlah bupati dan wali kota dari berbagai daerah di Sumsel juga hadir dalam agenda tersebut.
Acara ini menjadi momentum bagi Herman Deru untuk menyampaikan arahan langsung kepada kepala daerah. Ia menekankan bahwa ketangguhan dalam menghadapi perubahan sistem pengelolaan keuangan menjadi kunci keberlanjutan pembangunan daerah ke depan.
