PALEMBANG — Angka kemiskinan di Sumatera Selatan menunjukkan tren perbaikan. Berdasarkan data terbaru BPS, penduduk miskin berkurang dari 898.270 orang pada September 2025 menjadi 869.970 orang per Maret 2026. Kepala BPS Sumatera Selatan Moh. Wahyu Yulianto mengaitkan penurunan ini dengan pertumbuhan ekonomi triwulan I-2026 yang mencapai 5,34 persen.
“Kondisinya di periode Triwulan I lalu, pertumbuhan ekonomi kita cukup tinggi mencapai 5,34 persen. Pertanian tumbuh bagus dengan hasil panen melimpah dan HPP yang naik, ditambah akumulasi pendapatan serta konsumsi rumah tangga saat Ramadhan, Idul Fitri, hingga pencairan gaji ke-13 ASN,” kata Wahyu di Palembang, Rabu (5/8).
Perdesaan Sumbang Penurunan Lebih Besar Dibanding Perkotaan
Data BPS menunjukkan disparitas penurunan antara dua wilayah. Di perkotaan, jumlah penduduk miskin turun 13.300 orang, dari 310.560 jiwa menjadi 297.240 jiwa. Persentasenya menurun dari 8,91 persen ke 8,48 persen.
Sementara itu, wilayah perdesaan mencatat pengurangan lebih signifikan, yakni 14.900 orang. Total penduduk miskin di perdesaan kini tercatat 572.730 jiwa, turun dari sebelumnya 587.680 jiwa. Persentasenya pun bergeser dari 10,43 persen menjadi 10,13 persen.
Garis Kemiskinan Capai Rp 622 Ribu per Kapita
BPS menetapkan Garis Kemiskinan (GK) Sumatera Selatan pada Maret 2026 sebesar Rp 622 ribu per kapita per bulan. Dengan rata-rata anggota rumah tangga empat hingga lima orang, batas minimum pengeluaran sebuah keluarga mencapai kisaran Rp 2,9 juta hingga Rp 3 juta per bulan.
Untuk menyusun standar ini, BPS memantau 52 komoditas pangan dan 51 komoditas nonpangan. Hasil pemantauan menunjukkan dua komoditas dominan dalam struktur pengeluaran rumah tangga miskin: beras dan rokok kretek.
Harga Beras dan Upah Buruh Jadi Titik Krusial
Wahyu menegaskan stabilitas harga beras menjadi kunci daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Kenaikan harga komoditas pangan pokok ini akan langsung mendorong garis kemiskinan naik. Hal itu berpotensi mengembalikan rumah tangga rentan ke jurang kemiskinan.
“Makanya harga beras ini betul-betul harus dijaga, jangan sampai naik tinggi karena sangat mempengaruhi pengeluaran. Kalau harga beras naik, daya beli masyarakat turun,” jelasnya.
Ia juga menyoroti porsi pengeluaran rokok yang besar namun tidak memberikan nilai gizi. Menurutnya, alokasi belanja tersebut sebaiknya dialihkan untuk membeli bahan pangan berkalori. Meski diakui faktor kultur membuat rokok dianggap sebagai pengeluaran wajib bagi sebagian rumah tangga.
Imbauan agar Upah Sesuai UMP
Faktor lain yang tak kalah penting adalah kepatuhan pelaku usaha terhadap Upah Minimum Provinsi (UMP). Wahyu menilai peningkatan pendapatan masyarakat merupakan salah satu instrumen efektif menekan angka kemiskinan secara berkelanjutan.
“Jangan sampai pekerja kita sudah bekerja tetapi upahnya tidak sesuai dengan UMP. Ini salah satu yang perlu kita perhatikan agar rumah tangga tidak masuk kategori miskin,” ujarnya.
