SUMATERA SELATAN — Permintaan itu disampaikan Sultan di hadapan Presiden, Wakil Presiden, serta pimpinan lembaga negara dalam agenda kenegaraan tahunan. Ia menegaskan bahwa data merupakan aset strategis yang harus dikelola dengan prinsip kehati-hatian dan kedaulatan penuh di tangan negara.
"Sebagai aset strategis, kedaulatan data harus dijaga oleh negara," ujar Sultan dalam pidatonya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 14 Agustus.
Lima Pilar Transformasi Digital yang Diminta ke Pemerintah
Sultan merinci percepatan transformasi digital tidak bisa berjalan parsial. Dibutuhkan penguatan di lima sektor sekaligus agar pemerataan pembangunan teknologi benar-benar terasa hingga ke daerah.
- Penguatan infrastruktur internet nasional
- Peningkatan literasi digital masyarakat
- Penerapan pemerintahan pintar (smart government)
- Adopsi kecerdasan buatan (AI) secara bertanggung jawab
- Perlindungan data pribadi dan kedaulatan data nasional
Jangkauan DPD: 38 Provinsi dan 80 Juta Suara Masyarakat Daerah
Desakan ini bukan tanpa dasar. Sultan mengingatkan bahwa DPD mewakili 152 anggota dari 38 provinsi, yang menaungi hampir 80 juta suara masyarakat daerah. Karena itu, setiap agenda pembangunan nasional—termasuk digitalisasi—harus menyentuh kabupaten, kota, kecamatan, desa, pulau kecil, hingga kawasan perbatasan.
Ia menekankan pembangunan digital yang hanya berpusat di Pulau Jawa dan kota-kota besar akan memperlebar kesenjangan. Wilayah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T) justru membutuhkan perhatian lebih agar tidak tertinggal dalam arus transformasi teknologi.
Isu Strategis Lain yang Dikawal DPD
Dalam kesempatan yang sama, Sultan turut menyoroti sejumlah agenda pembangunan nasional yang dinilai krusial. Ia menyebutkan energi baru dan terbarukan (EBT), pengelolaan sampah, penataan ruang, kebakaran hutan dan lahan, serta mitigasi perubahan iklim sebagai isu yang harus dikawal ketat.
Seluruh isu tersebut, menurut Sultan, menjadi bagian dari tugas konstitusional DPD dalam mengawal pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah. Ia berharap pemerintah pusat tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada keberlanjutan lingkungan dan pemerataan kesejahteraan.
Pernyataan Sultan ini menjadi pengingat bagi pemerintah bahwa transformasi digital harus berjalan beriringan dengan perlindungan kepentingan nasional. Tanpa kedaulatan data yang kuat, percepatan teknologi justru berpotensi menjadi celah baru bagi intervensi asing dan kebocoran informasi strategis.
