SUMATERA SELATAN — Kehadiran KKI menjadi jawaban atas kebutuhan sistem pembayaran yang lebih mandiri dan efisien. Berbeda dari kartu kredit konvensional yang bergantung pada jaringan internasional, KKI menggunakan skema pemrosesan domestik dengan fitur penundaan pembayaran atau deferred payment. Sumber dana kartu ini terintegrasi langsung untuk transaksi berbasis QRIS, baik melalui metode pindaian (scan) maupun fitur Tap.
Pjs. Gubernur BI, Destry Damayanti, menegaskan bahwa inovasi di industri sistem pembayaran harus bermuara pada penguatan ketahanan ekonomi dan memberikan manfaat riil bagi masyarakat luas.
"Respons kebijakan ini berangkat dari satu optimisme bahwa kebijakan ini menjadi wujud nyata sumbangsih Bank Indonesia bersama industri sistem pembayaran bagi bangsa Indonesia, sekaligus menjadi hadiah kemerdekaan untuk masyarakat," ujar Destry dalam peluncuran tersebut.
"Oleh karenanya, kebijakan ini dibangun atas prinsip keseimbangan yang memberikan manfaat bagi masyarakat, membuka ruang tumbuh bagi merchant, serta menciptakan peluang baru bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran, dengan tetap menjaga keberlanjutan industri," sambungnya.
Delapan Bank Siap Terbitkan KKI
Antusiasme industri terhadap instrumen anyar ini terbilang tinggi. Per 17 Agustus 2026, sudah ada delapan Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP) yang dinyatakan siap menerbitkan KKI. Mereka adalah:- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) - PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) - PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA) - PT Bank Permata Tbk (BNLI) - PT Bank Mega Tbk (MEGA) - PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) untuk skema pembiayaan berbasis syariah
Masuknya delapan bank besar ini menunjukkan kesiapan infrastruktur perbankan nasional dalam mengadopsi standar pembayaran domestik. BSI, satu-satunya bank syariah dalam daftar, akan menerbitkan KKI dengan skema syariah untuk menjangkau segmen pasar yang lebih luas.
Hadiah Kemerdekaan untuk Ekonomi Digital
Peluncuran KKI di momen 17 Agustus bukan sekadar seremonial. BI dan ASPI menempatkan kartu ini sebagai fondasi baru bagi kemandirian sistem pembayaran Indonesia. Dengan pemrosesan data yang dilakukan di dalam negeri, biaya transaksi diharapkan lebih efisien dan keamanan data lebih terjaga.Bagi merchant dan UMKM, kehadiran KKI membuka peluang baru karena terhubung langsung dengan ekosistem QRIS yang sudah masif digunakan. Sementara bagi konsumen, KKI menawarkan alternatif alat pembayaran yang terintegrasi dengan gaya hidup digital tanpa bergantung pada jaringan asing.
Langkah ini sekaligus memperkuat posisi Indonesia di tengah tren digitalisasi ekonomi global, dengan infrastruktur pembayaran yang lebih resilien dan berdaulat. Dengan dukungan delapan bank penerbit perdana, KKI diharapkan segera menjadi primadona baru di dompet digital masyarakat.
