PALEMBANG — Program perluasan lahan sawit di Sumatera Selatan memasuki tahap verifikasi teknis. Pemerintah provinsi bersama Kementerian Pertanian dan PTPN IV mulai memetakan areal yang layak dikembangkan, dengan fokus utama pada lahan tidak produktif yang tersebar di Kabupaten Lahat, Musi Banyuasin, dan Ogan Komering Ulu.
Sebaran Lahan: 45 Ribu Hektare di Kawasan Hutan, 20 Ribu di APL
Data yang dipaparkan Strategic Advisory PTPN IV, Irwan Perangin-Angin, menunjukkan potensi lahan ekstensifikasi mencapai 66.005,65 hektare. Rinciannya, 45.071,38 hektare berada pada kawasan hutan konversi atau produksi, sementara 20.934,27 hektare lainnya merupakan Areal Penggunaan Lain (APL).
Angka ini menjadi dasar bagi tim teknis untuk melakukan pengecekan lapangan. Verifikasi menyangkut aspek tata ruang, status kawasan, legalitas, hingga kesiapan infrastruktur di masing-masing lokasi.
Mengapa Lahan Tidak Produktif yang Disasar?
Pemprov Sumsel menegaskan pengembangan komoditas sawit tidak akan menyentuh kawasan hutan lindung atau area produktif yang masih berfungsi. Arahan ini bertujuan menekan potensi karhutla yang kerap terjadi di lahan tidur.
Edward Candra menyampaikan, Gubernur Sumsel berkomitmen penuh memfasilitasi percepatan program ini. "Mulai dari sinkronisasi tata ruang, penyiapan dokumen perizinan, hingga koordinasi lintas kabupaten dan kota," tegasnya dalam rapat yang digelar di Ruang Rapat Setda Provinsi Sumsel.
Antisipasi Tekanan Pangan dan Energi Global
Direktur Kelapa Sawit dan Aneka Palma Kementerian Pertanian, Iim Mucharam, menjelaskan program ini merupakan penugasan langsung Presiden kepada Menteri Pertanian. PTPN IV sebagai BUMN pangan mendapat mandat menjadi aktor strategis pelaksana di lapangan.
"Kolaborasi dan dukungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menjadi kunci dalam mempercepat hilirisasi komoditas pertanian strategis," kata Iim.
Menurutnya, pengembangan areal sawit berkaitan erat dengan upaya pemerintah mengantisipasi dinamika geopolitik dunia yang berpotensi menekan ketersediaan dan harga pangan serta energi. Hilirisasi menjadi target utama agar nilai tambah komoditas tidak lagi dinikmati negara lain.
Peran Dinas Kehutanan dan Instansi Terkait
Dinas Kehutanan Sumsel bersama organisasi perangkat daerah serta instansi terkait diminta proaktif mengawal proses pendataan dan pemeriksaan areal. Setiap calon lahan wajib melalui proses verifikasi cermat agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
Rapat koordinasi ini menjadi langkah awal sebelum tim melakukan ground check teknis ke lapangan. Hasil verifikasi nantinya menjadi dasar penetapan areal yang benar-benar memenuhi persyaratan untuk program ekstensifikasi.
