SUMATERA SELATAN — Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi menunjukkan perbaikan sejumlah indikator kesejahteraan. Persentase penduduk miskin turun menjadi 6,89 persen pada September 2025, sementara Gini Ratio membaik ke angka 0,291 dari sebelumnya 0,315. Tingkat Pengangguran Terbuka tercatat 4,08 persen per November 2025.
Angka-angka ini menggambarkan bahwa pembangunan bergerak, meski transformasi ekonomi belum tuntas. Pertumbuhan ekonomi 4,93 persen pada 2025 memang meningkat dari 4,50 persen di tahun sebelumnya. Namun, PDRB per kapita yang mencapai Rp92,79 juta belum sepenuhnya mencerminkan pemerataan kesejahteraan di tingkat masyarakat.
Kekayaan Alam Melimpah, Nilai Tambah Masih Terbatas
Jambi memiliki sumber daya alam besar—mulai dari minyak dan gas, batu bara, emas, hingga perkebunan dan kehutanan. Namun, kekayaan tersebut tidak otomatis menjadi kapasitas fiskal daerah. Sebagian besar nilai ekonominya berada dalam sistem yang melibatkan pemerintah pusat, regulasi sektoral, perizinan, hingga jaringan perdagangan global.
Persoalan struktural yang dihadapi bukan sekadar memiliki SDA, melainkan kemampuan menangkap nilai tambah. Ketika komoditas keluar dalam bentuk bahan mentah atau setengah jadi, sebagian besar nilai ekonomi justru tercipta di luar wilayah produksi. Pengolahan, pembiayaan, teknologi, dan logistik yang berlangsung di luar daerah membuat Jambi hanya memperoleh bagian terbatas.
Hilirisasi Jadi Kunci Percepatan Kesejahteraan
Transformasi dari ekonomi berbasis komoditas menuju ekonomi berbasis nilai tambah menjadi pekerjaan rumah yang belum selesai. Hilirisasi, industrialisasi, penguatan rantai pasok, dan peningkatan produktivitas tenaga kerja menjadi langkah yang diperlukan. Konektivitas dan infrastruktur logistik juga memegang peran penting untuk menekan biaya ekonomi dan membuka akses pasar yang lebih luas.
Kualitas sumber daya manusia tidak kalah krusial. IPM yang naik dari 74,36 menjadi 75,13 menunjukkan perbaikan, tetapi masih perlu percepatan di sektor pendidikan dan kesehatan. Produktivitas tenaga kerja harus ditingkatkan agar mampu bersaing di pasar yang semakin kompetitif.
Membaca Data Pembangunan Secara Utuh
Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran tidak bisa dianggap sebagai pencapaian final. Masih ada pekerjaan rumah di depan: kemiskinan yang tersisa, ketimpangan yang belum hilang sepenuhnya, dan ketergantungan komoditas yang masih kuat. Data yang sama juga tidak membenarkan gambaran pembangunan yang hanya berisi kegagalan.
Perubahan yang terjadi harus diakui, tetapi atribusi terhadap keberhasilan atau kegagalan perlu lebih jernih. Harga komoditas dipengaruhi pasar global, investasi ditentukan kondisi makroekonomi dan kebijakan nasional, sementara pendidikan dan kesehatan merupakan akumulasi kebijakan jangka panjang. Hubungan waktu tidak selalu berarti hubungan sebab-akibat.
Pemerintah daerah tetap perlu diuji pada variabel yang berada dalam kewenangannya. Pertanyaannya bukan sekadar apakah kemiskinan masih ada, melainkan apakah kebijakan yang diambil efektif menurunkannya. Bukan sekadar apakah infrastruktur dibangun, melainkan apakah infrastruktur itu benar-benar menurunkan biaya ekonomi, membuka akses, dan mendorong investasi baru.
Evaluasi sebuah proyek pembangunan juga tidak bisa dilakukan hanya dari bentuk fisik atau besaran anggaran. Penilaian yang adil membutuhkan pengukuran dampak terhadap produktivitas, perluasan pasar, dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Transformasi ekonomi Jambi masih berjalan—dan hasilnya akan terlihat dari seberapa besar nilai tambah yang mampu ditangkap daerah ke depan.
