SUMATERA SELATAN — Delegasi Indonesia dalam forum tersebut dipimpin Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti bersama Wakil Menteri Keuangan RI Juda Agung. Pertemuan dihadiri pimpinan bank sentral dan kementerian keuangan dari sepuluh negara anggota: Indonesia, Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, Mesir, Uni Emirat Arab, Ethiopia, dan Iran.
Mengapa BI Angkat Isu Transaksi Mata Uang Lokal di BRICS
Destry menempatkan stabilitas makroekonomi dan penguatan pilar pertumbuhan baru sebagai dua prioritas yang harus dijaga bersamaan. Fragmentasi ekonomi dan tensi geopolitik internasional yang meningkat membuat kerja sama keuangan antarnegara berkembang kian mendesak.
Bank sentral Indonesia secara konsisten mendorong kolaborasi nyata di tubuh BRICS, terutama melalui transaksi mata uang lokal dan interkoneksi sistem pembayaran antarnegara.
"Indonesia melihat peluang strategis bagi BRICS untuk mengubah berbagai tantangan menjadi resiliensi bersama melalui penguatan kerja sama konkret. Termasuk transaksi mata uang lokal dan konektivitas pembayaran lintas negara, dengan tetap memperhatikan tahapan pembangunan dan prioritas nasional masing-masing negara," kata Destry dikutip Minggu (13/9/2026).
Perluasan QR Lintas Negara dan Transaksi Mata Uang Lokal
Perluasan integrasi pembayaran berbasis QR antarnegara menjadi salah satu poin yang dibahas dalam forum ini. Bagi pelaku usaha, khususnya eksportir dan sektor pariwisata, konektivitas sistem pembayaran dapat memangkas biaya konversi mata uang dan mempercepat penyelesaian transaksi lintas batas.
Inisiatif transaksi mata uang lokal sejalan dengan upaya mengurangi ketergantungan pada dolar AS dalam perdagangan bilateral. Skema ini memungkinkan pelaku bisnis di kedua negara melakukan penyelesaian transaksi langsung dalam mata uang masing-masing, tanpa harus melalui konversi ke dolar terlebih dahulu.
Komitmen Bersama Menjaga Stabilitas Keuangan
Dalam pertemuan tersebut, para menteri keuangan dan gubernur bank sentral BRICS menyepakati komitmen bersama untuk memperkokoh ketahanan ekonomi dan stabilitas keuangan dari berbagai ancaman global.
Bagi Indonesia, posisi di BRICS memberi ruang mendorong kepentingan nasional di forum ekonomi negara berkembang. Kerja sama pembayaran lintas negara juga menjadi jalur praktis memperluas akses pasar bagi eksportir dan pelaku usaha lokal, tanpa harus menunggu kesepakatan di level multilateral yang lebih luas.
Investasi mengandung risiko.
