PALEMBANG — Badan Kepegawaian Daerah Sumatera Selatan merinci komposisi tenaga PPPK paruh waktu di lingkungan pemerintah provinsi. Dari total 5.990 orang yang tercatat, sebanyak 5.892 diusulkan untuk diperpanjang kontraknya, sementara 98 orang tidak masuk usulan perpanjangan.
Data itu diperoleh dari pendataan yang dilakukan BKD terhadap seluruh pegawai di lingkungan Pemprov Sumsel. Kepala BKD Sumsel Ismail Fahmi menyampaikan rincian tersebut pada Senin (9/11/2026).
Mengapa 98 PPPK Paruh Waktu Tidak Diperpanjang
Ismail menjelaskan, keputusan tidak memperpanjang kontrak 98 pegawai diambil oleh masing-masing organisasi perangkat daerah. Alasan yang tercatat bersifat administratif dan personal, bukan pemutusan sepihak.
“Untuk PPPK Paruh Waktu sebanyak 5.990 orang. Sedangkan yang diusulkan diperpanjang 5.892 orang, sedangkan yang tidak diperpanjang 98 orang,” ujar Ismail.
Tiga kategori menjadi penyebab: pegawai mengundurkan diri, telah memasuki batas usia pensiun (BUP), dan meninggal dunia. Tidak ada penjelasan mengenai sebaran 98 orang tersebut di OPD mana saja.
Pemprov Sumsel Pastikan Tutup Rekrutmen CPNS 2026
Di sisi lain, Pemprov Sumsel memastikan tidak membuka rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil pada 2026. Sikap itu berbeda dengan rencana pemerintah pusat yang sebelumnya menyampaikan penerimaan aparatur sipil negara pada November tahun ini.
“Pemprov Sumsel tahun ini tidak menerima (rekrutmen CPNS 2026),” kata Ismail.
Menurut Ismail, Pemprov Sumsel memang tidak mengajukan penerimaan CPNS untuk tahun ini. Artinya, jalur pengisian formasi pegawai di lingkungan pemprov sepanjang 2026 bertumpu pada perpanjangan kontrak PPPK yang sudah ada.
Dampak ke Layanan dan Formasi Kosong
Dengan 98 kontrak berakhir dan tanpa penerimaan CPNS, sejumlah posisi di OPD berpotensi kosong hingga formasi baru dibuka. BKD belum merinci apakah kekosongan itu akan diisi lewat penugasan ulang pegawai existing atau mekanisme lain.
Bagi 5.892 PPPK paruh waktu yang diusulkan diperpanjang, status kontrak bergantung pada proses verifikasi lanjutan di masing-masing OPD. Belum ada keterangan resmi soal jadwal penetapan perpanjangan kontrak tersebut.