PALEMBANG — Enam tuntutan disusun HMI Cabang Palembang Darussalam sebagai refleksi atas perjalanan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Organisasi mahasiswa ini menilai peringatan Hari Sumpah Pemuda semestinya dipakai mengevaluasi kondisi bangsa, bukan sekadar upacara.
Sejumlah persoalan fundamental disorot. Mulai dari perlindungan daya beli masyarakat, efektivitas program prioritas, ancaman krisis iklim, pemberantasan korupsi, sampai jaminan kebebasan berpendapat dan perlindungan hak asasi manusia.
HMI menilai program berskala besar seperti MBG dan KDMP harus dijalankan dengan memperhatikan transparansi anggaran, efektivitas, keberlanjutan lingkungan, dan pengawasan ketat. Tanpa itu, program berisiko menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat.
Kritik serupa dialamatkan ke kebijakan ekspansi perkebunan kelapa sawit. HMI meminta pemerintah menghitung dampak lingkungan dan sosial sebelum memperluas lahan, bukan setelah konflik muncul di daerah.
Persoalan kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan menjadi salah satu poin yang ditekankan HMI. Pemerintah pusat dan daerah diminta mempercepat pemulihan ekologis, mengawasi aktivitas korporasi, dan mencegah kebakaran berulang.
Menurut HMI, karhutla bukan bencana musiman yang cukup ditangani dengan pemadaman. Pemulihan lahan dan penegakan aturan terhadap perusahaan yang membuka lahan dengan cara membakar harus jadi bagian kebijakan lingkungan berkelanjutan.
Ketua Bidang Kajian, Sosial, dan Advokasi (KASTRAD) HMI Cabang Palembang Darussalam, Muhammad Fatur Rahman, menegaskan pernyataan sikap ini bukan sekadar kritik. Ia menyebutnya bagian dari tanggung jawab intelektual dan kebangsaan untuk mendorong perbaikan kebijakan publik.
"Dua tahun pemerintahan harus menjadi ruang evaluasi, bukan sekadar perayaan capaian. Kekuasaan harus terbuka terhadap kritik, sebab keberhasilan pemerintahan tidak hanya diukur dari besarnya program yang dijalankan, tetapi juga dari sejauh mana keadilan, kesejahteraan, demokrasi, dan kelestarian lingkungan dapat diwujudkan bagi seluruh rakyat Indonesia," tegas Fatur.
HMI menegaskan komitmennya menjalankan fungsi kontrol sosial dan mengawal kebijakan pemerintah secara kritis serta konstruktif. Legitimasi kekuasaan, menurut organisasi ini, harus dipertanggungjawabkan melalui kebijakan yang berkeadilan dan berpihak pada kelestarian lingkungan hidup.
Bagi HMI, Hari Sumpah Pemuda menjadi pengingat bahwa generasi muda memikul tanggung jawab historis menjaga cita-cita kemerdekaan dan memastikan pemerintahan tetap berorientasi pada kepentingan rakyat.