SUMATERA SELATAN — Perum Bulog mengungkap modus pengoplosan beras subsidi SPHP menjadi beras premium yang dibeli melalui aplikasi Klik SPHP. Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyatakan pembelian via aplikasi itu sebenarnya sesuai prosedur, tetapi berasnya diduga disalahgunakan oknum pemilik Rumah Pangan Kita (RPK).
Perum Bulog membongkar praktik pengoplosan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) menjadi beras premium. Temuan itu diungkap Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani dalam konferensi pers di Jakarta. Beras subsidi tersebut dibeli lewat aplikasi resmi Klik SPHP, bukan melalui jalur ilegal di luar sistem perusahaan.
Rizal menjelaskan, aplikasi Klik SPHP dipakai oleh Rumah Pangan Kita (RPK) maupun pengecer pasar yang sudah terdaftar dalam sistem Bulog. Setiap pembeli memiliki data identitas yang tercatat, baik di kantor Bulog daerah maupun pusat. Artinya, jejak transaksi pelaku seharusnya bisa ditelusuri.
Bagaimana Modusnya Berjalan
Menurut Rizal, proses pembelian beras melalui Klik SPHP berjalan sesuai prosedur yang berlaku. Persoalannya muncul setelah transaksi selesai. Beras yang sudah dibeli diduga dialihfungsikan oleh oknum pemilik RPK, lalu dioplos dan dijual sebagai beras premium.
"Kami temukan oknum yang membeli beras tersebut melalui program Klik SPHP. Jadi proses pembeliannya itu sesuai prosedur, ya. Proses pembeliannya melalui Klik SPHP sesuai prosedur," kata Rizal dalam konferensi pers, Jakarta, dikutip Jumat (30/10/2026).
Pernyataan itu menempatkan celah persoalan bukan pada aplikasi, melainkan pada perilaku oknum di tingkat pengecer. Sistem pencatatan identitas pembeli menjadi kunci penelusuran siapa pihak yang bertanggung jawab atas penyalahgunaan beras subsidi.
Siapa yang Dirugikan
Beras SPHP adalah program pemerintah untuk menekan harga pangan dan menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Ketika beras subsidi dioplos menjadi premium, dua hal terjadi sekaligus: harga di pasar ikut terangkat, dan sasaran program tidak tercapai.
Konsumen yang seharusnya mendapat beras murah justru bersaing dengan pembeli yang memodifikasi produk untuk mencari margin lebih besar. RPK sendiri merupakan jaringan pengecer mitra Bulog yang tersebar di permukiman warga, sehingga penyalahgunaan di tingkat ini menyentuh langsung rantai distribusi terakhir.
Langkah Penelusuran
Bulog belum memerinci sanksi yang akan dijatuhkan kepada oknum pemilik RPK tersebut. Namun pernyataan Rizal menegaskan bahwa data pembelian lewat Klik SPHP tersimpan di kantor Bulog daerah dan pusat, sehingga penelusuran bisa dilakukan hingga identitas pembeli.
Kasus ini menambah daftar persoalan tata kelola pangan bersubsidi yang berulang muncul. Sebelumnya, berbagai program pangan pemerintah juga menghadapi tantangan serupa: penyimpangan di tingkat pengecer yang sulit diawasi secara real-time.
Bagi publik, temuan Bulog menjadi pengingat bahwa pengawasan program subsidi tidak berhenti di aplikasi. Sebab transaksi yang tercatat rapi pun bisa berujung pada penyalahgunaan setelah beras berpindah tangan.
