SUMATERA SELATAN — Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia meminta pemegang konsesi migas yang sudah mengantongi persetujuan Plan of Development (POD) untuk segera mengeksekusi proyeknya. Permintaan itu muncul di tengah kekhawatiran dampak ketegangan geopolitik terhadap ketahanan energi nasional.
Jakarta — Peringatan itu disampaikan Bahlil saat membuka acara FOREK Hulu Migas 2026, Rabu (28/10/2026). Ia menilai kenaikan harga minyak dunia dan tingginya kebutuhan global harus jadi momentum bagi Indonesia mempercepat pengembangan lapangan migas, bukan sekadar wacana di atas kertas.
Menurut Bahlil, pemerintah membutuhkan peningkatan produktivitas dan lifting minyak nasional untuk memperkuat pasokan energi dalam negeri. Dinamika pasar global yang bergerak cepat membuat ruang bermanuver Indonesia makin sempit jika produksi tidak segera dinaikkan.
Ketegangan di Kawasan Asia Tenggara
Bahlil mewanti-wanti potensi dampak ketegangan geopolitik terhadap ketahanan energi. Ia menyebut ketegangan bahkan mulai terjadi di kawasan Asia Tenggara dalam beberapa hari terakhir.
"Hati-hati, gara-gara minyak, ini bisa terjadi ketegangan di mana-mana. Terakhir beberapa hari ini juga terjadi ketegangan di kawasan Asia Tenggara. Ini bisa bahaya, berdampak sistemik, masif, dan terstruktur ini," kata Bahlil dalam pembukaan acara.
Meski demikian, Bahlil tidak merinci bentuk ketegangan yang dimaksud maupun negara-negara yang terlibat. Ia hanya menekankan pentingnya kolaborasi untuk mengantisipasi risiko yang dapat mengganggu ketahanan energi.
"Jadi, ini kita betul-betul harus melakukan kolaborasi yang baik," tambahnya.
Konsesi Menganggur Diminta Segera Dieksekusi
Dalam kesempatan itu, Bahlil menyoroti pemegang konsesi yang telah menyelesaikan eksplorasi dan mengantongi persetujuan POD, tetapi belum merealisasikan proyeknya. Ia meminta agar proyek-proyek tersebut segera dijalankan.
"Bagi beberapa ibu yang sudah memegang konsesi, sudah selesai POD, tapi belum jalan-jalan, saya meminta untuk segera dieksekusi, mohon bantuannya," ujarnya.
Bahlil juga memberi sinyal tegas kepada pemegang konsesi yang tidak mampu mengembangkan lapangannya. Pemerintah meminta konsesi tersebut diserahkan kembali kepada negara agar bisa dikelola pihak lain yang lebih siap berinvestasi.
Momentum bagi Penerimaan Negara
Harga minyak dunia yang tinggi sejatinya menguntungkan bagi penerimaan negara dari sektor migas. Namun, manfaat itu hanya bisa diraih jika lifting benar-benar naik dan lapangan yang sudah disetujui segera berproduksi.
Sejumlah pengamat energi sebelumnya menilai percepatan realisasi POD menjadi kunci, karena jeda antara persetujuan dan produksi kerap memakan waktu bertahun-tahun. Kolaborasi antara pemerintah, SKK Migas, dan kontraktor kontrak kerja sama disebut menjadi faktor penentu.
Langkah Bahlil ini mempertegas arah kebijakan pemerintah yang ingin mendorong hulu migas sebagai penopang ketahanan energi. Bagi investor, sinyal tersebut sekaligus menandakan bahwa konsesi yang mangkrak akan menghadapi konsekuensi nyata.
