PALEMBANG — Enam tuntutan disusun HMI Cabang Palembang Darussalam sebagai refleksi atas perjalanan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Organisasi mahasiswa ini menilai peringatan Hari Sumpah Pemuda semestinya dipakai mengevaluasi kondisi bangsa, bukan sekadar upacara.
Sejumlah persoalan fundamental disorot. Mulai dari perlindungan daya beli masyarakat, efektivitas program prioritas, ancaman krisis iklim, pemberantasan korupsi, sampai jaminan kebebasan berpendapat dan perlindungan hak asasi manusia.
Enam Tuntutan HMI untuk Pemerintahan Prabowo-Gibran
- Realisasi janji kampanye. Pemerintah diminta menyampaikan laporan transparan, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik soal pelaksanaan komitmen politik selama masa kampanye.
- Evaluasi program prioritas. HMI mendesak evaluasi menyeluruh terhadap Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), dan kebijakan ekspansi perkebunan kelapa sawit.
- Perlindungan daya beli. Pemerintah diminta menekan biaya hidup, menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, memperluas kesempatan kerja layak, dan melindungi kelompok rentan.
- Mitigasi krisis iklim. HMI mendesak percepatan adaptasi, terutama pemulihan lahan dan ekosistem yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
- Pemberantasan korupsi. Penggunaan anggaran publik harus transparan, akuntabel, dan bebas KKN. Penegakan hukum diminta berjalan independen tanpa pandang bulu.
- Kebebasan berpendapat dan HAM. Negara dinilai punya kewajiban konstitusional melindungi hak masyarakat menyampaikan kritik dan aspirasi secara damai.
Soal MBG dan KDMP: Transparansi Anggaran Jadi Sorotan
HMI menilai program berskala besar seperti MBG dan KDMP harus dijalankan dengan memperhatikan transparansi anggaran, efektivitas, keberlanjutan lingkungan, dan pengawasan ketat. Tanpa itu, program berisiko menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat.
Kritik serupa dialamatkan ke kebijakan ekspansi perkebunan kelapa sawit. HMI meminta pemerintah menghitung dampak lingkungan dan sosial sebelum memperluas lahan, bukan setelah konflik muncul di daerah.
Karhutla Sumsel Diminta Jadi Perhatian Serius Pusat dan Daerah
Persoalan kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan menjadi salah satu poin yang ditekankan HMI. Pemerintah pusat dan daerah diminta mempercepat pemulihan ekologis, mengawasi aktivitas korporasi, dan mencegah kebakaran berulang.
Menurut HMI, karhutla bukan bencana musiman yang cukup ditangani dengan pemadaman. Pemulihan lahan dan penegakan aturan terhadap perusahaan yang membuka lahan dengan cara membakar harus jadi bagian kebijakan lingkungan berkelanjutan.
"Kekuasaan Harus Terbuka terhadap Kritik"
Ketua Bidang Kajian, Sosial, dan Advokasi (KASTRAD) HMI Cabang Palembang Darussalam, Muhammad Fatur Rahman, menegaskan pernyataan sikap ini bukan sekadar kritik. Ia menyebutnya bagian dari tanggung jawab intelektual dan kebangsaan untuk mendorong perbaikan kebijakan publik.
"Dua tahun pemerintahan harus menjadi ruang evaluasi, bukan sekadar perayaan capaian. Kekuasaan harus terbuka terhadap kritik, sebab keberhasilan pemerintahan tidak hanya diukur dari besarnya program yang dijalankan, tetapi juga dari sejauh mana keadilan, kesejahteraan, demokrasi, dan kelestarian lingkungan dapat diwujudkan bagi seluruh rakyat Indonesia," tegas Fatur.
HMI menegaskan komitmennya menjalankan fungsi kontrol sosial dan mengawal kebijakan pemerintah secara kritis serta konstruktif. Legitimasi kekuasaan, menurut organisasi ini, harus dipertanggungjawabkan melalui kebijakan yang berkeadilan dan berpihak pada kelestarian lingkungan hidup.
Bagi HMI, Hari Sumpah Pemuda menjadi pengingat bahwa generasi muda memikul tanggung jawab historis menjaga cita-cita kemerdekaan dan memastikan pemerintahan tetap berorientasi pada kepentingan rakyat.
