PALEMBANG — Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Edward Candra menyatakan dana bantuan Presiden Rp100 miliar dipakai membiayai peralatan pemadam, mobilisasi personel, hingga layanan posko kesehatan. Rincian per pos pengeluaran belum disampaikan dalam keterangan resmi pemerintah provinsi.
Pemprov Sumsel bersama instansi terkait masih menjalankan pemadaman karhutla lewat jalur darat dan udara. Sebanyak lima helikopter water bombing dikerahkan, terutama untuk wilayah OKI dan titik yang sulit dijangkau petugas darat.
12.000 Personel Dikerahkan, Es Kering Dipakai untuk Penyemaian
Edward menyebut sekitar 12.000 personel tersebar di lokasi rawan karhutla. Penanganan juga didukung penyemaian es kering yang efeknya bertahan hingga empat jam dan dilakukan dua kali sehari, siang dan malam.
Pemerintah provinsi menjalankan Operasi Modifikasi Cuaca bila kondisi atmosfer mendukung pembentukan awan hujan. Posko kesehatan gratis disiapkan untuk warga yang mengalami ISPA, lengkap dengan pembagian masker.
"Untuk penanganan karhutla, kita lakukan melalui jalur darat dan udara. Di udara, ada lima helikopter water bombing yang dikerahkan untuk melakukan pemadaman, khususnya di wilayah OKI dan lokasi yang tidak bisa dijangkau melalui jalur darat," jelas Edward.
Mahasiswa Klaim Ratusan Ribu Kasus ISPA, Belum Dikonfirmasi Data Resmi
Koordinator BEM Nusantara Sumsel, Ilham, menilai karhutla dan kabut asap yang berlangsung sekitar empat bulan menimbulkan dampak serius bagi kesehatan warga. Dalam pernyataan sikapnya, mahasiswa menyebut kabut asap memicu ratusan ribu kasus ISPA di Sumsel.
Angka itu masih klaim mahasiswa dan belum dikonfirmasi lewat data resmi instansi kesehatan. Hingga aksi berlangsung, belum ada keterangan dari dinas kesehatan provinsi yang memverifikasi jumlah kasus tersebut.
"Fenomena karhutla dan kabut asap yang berlangsung selama kurang lebih empat bulan telah menimbulkan dampak serius, terutama terhadap kesehatan masyarakat," kata Ilham.
Tiga Tuntutan Mahasiswa: Data, Anggaran, dan Pertanggungjawaban
Mahasiswa membawa tiga tuntutan utama dalam aksi jilid II. Pertama, transparansi data penanganan karhutla. Kedua, keterbukaan penggunaan anggaran termasuk dana bantuan Presiden Rp100 miliar. Ketiga, pertanggungjawaban pemerintah terhadap masyarakat terdampak kabut asap.
Edward merinci peruntukan dana bantuan Presiden, mulai dari mobil pemadam kebakaran, pompa dan selang, mobilisasi personel, hingga pengobatan gratis bagi penderita ISPA dan pembagian masker.
"Dana bantuan Presiden digunakan untuk peralatan pemadam, seperti mobil pemadam kebakaran, pompa dan selang, serta mobilisasi personel. Selain itu, juga untuk mendukung pelayanan posko kesehatan, pengobatan gratis bagi masyarakat yang mengalami ISPA, dan pembagian masker," ungkapnya.
Penjelasan itu memberi gambaran peruntukan dana, tetapi belum menjawab permintaan mahasiswa soal rincian realisasi per pos pengeluaran. Aksi jilid II ini menjadi penanda desakan keterbukaan informasi belum surut sejak unjuk rasa sebelumnya.
