PALEMBANG — Ketergantungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumatera Selatan (Sumsel) terhadap sektor pajak masih sangat tinggi. Berdasarkan data Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang diolah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumsel, realisasi PAD hingga Juni 2026 mencapai Rp2,15 triliun, dengan kontribusi pajak daerah menembus Rp1,87 triliun atau sekitar 86,9 persen.
Angka itu berbanding jauh dengan penerimaan dari retribusi daerah yang baru terkumpul Rp2,55 miliar atau hanya 0,1 persen dari total PAD. Adapun hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menyumbang Rp86,37 miliar, sementara lain-lain PAD yang sah tercatat Rp193 miliar.
Retribusi Minim, Pemprov Sumsel Genjot Kolaborasi Antar-OPD
Asisten II Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Setda Sumsel Basyaruddin Akhmad mengakui dominasi pajak menunjukkan masih besarnya ruang untuk menggali sumber penerimaan lain. Ia mencontohkan retribusi layanan perizinan tenaga kerja asing di bawah Dinas Tenaga Kerja yang dinilai belum optimal.
"Iya sejauh ini masih pajak yang menjadi pendorong utama, dan yang lain juga banyak ada retribusi, tapi dominasi memang di sana," ujar Basyar, Jumat (14/8/2026).
Menurutnya, optimalisasi PAD tidak bisa dilakukan sendiri oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Setiap organisasi perangkat daerah (OPD) diminta memetakan potensi penerimaan masing-masing, lalu berkoordinasi dengan Bapenda untuk mengembangkan potensi tersebut.
"Beberapa hal yang ditekankan KPK, yaitu upaya kolaborasi. Jadi Bapenda harus berkolaborasi dengan teman-teman OPD terkait potensi PAD yang dihasilkan masing-masing OPD," kata Basyar.
Stadion Bumi Sriwijaya Jadi Incaran Sumber PAD Baru
Selain retribusi, pemanfaatan aset milik pemerintah daerah dinilai bisa menjadi sumber penerimaan baru. Basyaruddin mencontohkan Stadion Bumi Sriwijaya yang dapat dioptimalkan pengelolaannya melalui Dinas Pemuda dan Olahraga.
"Potensi-potensi itu harus kita optimalkan," tegasnya.
Kepala BPKAD Sumsel Yossi Hervandi menambahkan, penguatan PAD menjadi perhatian serius pemerintah daerah untuk memperkuat kemampuan pembiayaan pembangunan. Ia menegaskan bahwa dari sisi pendapatan, perlu ada upaya optimalisasi kembali secara berkelanjutan.
"Kalau dari sisi pendapatan perlu kita optimalkan kembali khususnya Pendapatan Asli Daerah," ujar Yossi.
Belanja Daerah Capai Rp2,69 Triliun, Gubernur Tekankan Kualitas Serapan
Di sisi belanja, realisasi hingga Juni 2026 tercatat Rp2,69 triliun. Rinciannya, belanja operasi sebesar Rp1,87 triliun, belanja modal Rp121 miliar, serta belanja transfer Rp696 miliar.
Yossi menekankan percepatan belanja daerah tidak cukup dilihat dari besaran anggaran yang terserap. Pemerintah daerah wajib memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
"Percepatan bukan hanya tentang persentase serapan, tetapi Pak Gubernur menekankan output, kualitas, ketepatan sasaran dan manfaat bagi masyarakat," jelasnya.
