PALEMBANG — Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sumatera Selatan, Ersyah Hairunisah Husada, menyatakan karhutla tidak bisa dipahami sekadar sebagai kejadian kebakaran ketika api muncul. Persoalannya menyangkut tata kelola ruang yang mencakup perubahan bentang alam, pembukaan kawasan, pengelolaan gambut, sistem tata air, hingga aktivitas kehutanan dan perkebunan.
Menurut WALHI, kerusakan ekologis kawasan dipicu penguasaan lahan dalam skala besar. Dari total 8,6 juta hektare luas daratan Sumatera Selatan, sekitar 1,2 juta hektare tercatat sebagai perkebunan kelapa sawit dan lebih dari 700 ribu hektare untuk pertambangan.
22.690 Titik Panas Berada di Dalam Konsesi Perusahaan
Analisis WALHI menggunakan data Sistem Informasi Peringatan dan Deteksi Dini Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (SIPONGI) mencatat 22.690 hotspot dalam konsesi perusahaan pada periode 1 September sampai 2 Oktober. Temuan itu, kata WALHI, perlu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan kondisi lapangan.
Pemeriksaan diperlukan untuk melihat keterkaitan antara titik panas, kondisi konsesi, dan pengelolaan kawasan. Ersyah menilai angka tersebut harus menjadi dasar bagi pemerintah untuk memverifikasi lapangan, mengaudit, dan mengawasi secara serius.
"Seharusnya pemerintah memastikan tata kelola gambut diperbaiki dan mengawasi konsesi. Lalu memastikan perusahaan bertanggung jawab, masyarakat dilindungi, dan kawasan yang rusak dipulihkan," ungkap Ersyah.
Kualitas Udara Palembang Capai 781 µg/m³, Warga Sesak Napas
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat konsentrasi PM2.5 mencapai 781 µg/m³ di Talang Betutu dan 564,2 µg/m³ di Musi 2 pada 7 Oktober. Angka itu masuk kategori membahayakan kesehatan.
Eko, 30, warga Kecamatan Sukarami, Palembang, merasakan langsung dampaknya. Selain mata perih saat bepergian, ia mengalami sesak napas dan batuk-batuk di rumah. "Sejak asap mulai pekat, aku mengurangi mobilitas. Ke luar (rumah) cuma buat belanja kebutuhan dan nganter ibu ke rumah sakit," cerita Eko.
Kabut asap membuat Eko khawatir terhadap ibunya yang mengalami gagal ginjal. Sang ibu mudah sesak napas dan bergantung pada oksigen. Dalam sepekan, pengeluaran Eko yang tadinya Rp110 ribu hingga Rp165 ribu untuk dua sampai tiga kali isi ulang tabung oksigen bertambah menjadi Rp260 ribu untuk lima kali isi ulang.
Kampus Berlakukan Kuliah Jarak Jauh, Warga Keluhkan Minimnya Informasi
Mona, 32, dosen Universitas Sriwijaya di Palembang, juga mengurangi aktivitas di luar rumah. Sejak akhir Agustus, kampusnya menginstruksikan staf dan mahasiswa bekerja dan belajar jarak jauh. Namun, kata Mona, masih ada perusahaan dan sekolah yang tidak memberlakukan kebijakan serupa.
"Pemerintah juga enggak sounding apa pun soal penanganan (karhutla). Sebatas menyarankan pakai masker aja," ujar Mona lewat telepon.
Gambut Rusak, Api Hanya Gejala Akar Masalah
Dampak karhutla tidak berhenti pada kebakaran lahan dan gangguan kesehatan. Fungsi hidrologis gambut ikut rusak, padahal gambut mengatur tata air, menyimpan air dan karbon, menjadi habitat ekologis, serta menyangga ekosistem.
Kerusakan itu diperparah penanganan yang tidak tepat. Menurut WALHI, pemerintah hanya memadamkan api yang merupakan gejala kerusakan, bukan mengatasi akar masalahnya. Penanganan karhutla karena itu tidak cukup berhenti pada pemadaman ketika kebakaran sudah terjadi.
Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mendorong perusahaan pemegang konsesi membangun kanal di wilayah terdampak karhutla. Sementara Wali Kota Palembang Ratu Dewa sempat menyatakan tidak mengalami sesak napas akibat kabut asap dan bisa berolahraga, pernyataan yang kemudian diklarifikasi dan diikuti permintaan maaf.
