SUMATERA SELATAN — Tingkat kepatuhan pemilik kendaraan membayar Pajak Kendaraan Bermotor baru mencapai 49,25 persen dari 116 juta wajib pajak hingga September. Jasa Raharja menyebut rendahnya kepatuhan itu mengancam pendanaan santunan kecelakaan lalu lintas yang dihimpun lewat SWDKLLJ.
Direktur Utama Jasa Raharja Muhammad Awaluddin mengungkap angka tersebut dalam keterangannya kepada CNBC Indonesia. Dari total 116 juta wajib pajak pemilik kendaraan bermotor di seluruh Indonesia, hanya sekitar separuh yang memenuhi kewajibannya sampai September.
Artinya, lebih dari 58 juta pemilik kendaraan tercatat belum membayar pajak. Angka itu bukan hanya soal penerimaan daerah, tetapi menyangkut dana perlindungan bagi korban kecelakaan di jalan raya.
SWDKLLJ, Komponen Pajak yang Sering Terlupakan
Pajak Kendaraan Bermotor yang dibayarkan pemilik kendaraan memuat komponen Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Dana ini dihimpun secara kolektif dan dikelola untuk memberi santunan kepada korban kecelakaan maupun ahli waris korban meninggal dunia.
Besaran iuran SWDKLLJ dibedakan menurut jenis kendaraan. Pemilik sepeda motor dikenai Rp 35.000, sementara pemilik mobil Rp 143.000.
Awaluddin menegaskan komponen tersebut melekat dalam setiap pembayaran pajak kendaraan. "Uang yang dikumpulkan atas dasar gotong royong masyarakat itu, di dalamnya ada komponen SWDKLLJ," katanya.
Santunan Korban Bergantung pada Setoran Pemilik Kendaraan
Mekanisme gotong royong itu menjadi sumber utama santunan. Korban kecelakaan lalu lintas berhak memperoleh santunan sesuai ketentuan, dan bila korban meninggal dunia, santunan dapat diserahkan kepada ahli waris yang berhak.
Karena itu, kepatuhan membayar pajak berdampak langsung pada keberlangsungan perlindungan tersebut. Semakin banyak pemilik kendaraan yang menunda atau melewatkan kewajiban, semakin tipis pula dana yang tersedia untuk korban.
Tiga Pilar Samsat dan Beban 116 Juta Wajib Pajak
Dengan jumlah wajib pajak mencapai 116 juta, peningkatan kepatuhan tidak bisa dikerjakan satu lembaga. Administrasi pajak kendaraan bermotor dikelola tiga instansi melalui Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat).
"Jasa Raharja di dalam konteks pajak kendaraan bermotor dan SWDKLLJ itu tidak bekerja sendiri, karena ada tiga pilar besar yang kita sebut dengan Samsat atau Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap," tegas Awaluddin.
Kolaborasi ketiga pilar itu menjadi kunci mengejar sisa wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban. Bagi pemilik kendaraan, pembayaran pajak tahunan di Samsat sekaligus memastikan perlindungan SWDKLLJ tetap aktif bila terjadi kecelakaan di jalan.