Pencarian

Kapolda Sumsel Tinjau Ribuan Sumur Minyak Rakyat di Hindoli Muba, Kesepakatan Baru: Pekerja Luar Wajib Utamakan Warga Lokal

Kamis, 12 November 2026 • 06:32:02 WIB
Kapolda Sumsel Tinjau Ribuan Sumur Minyak Rakyat di Hindoli Muba, Kesepakatan Baru: Pekerja Luar Wajib Utamakan Warga Lokal
Kapolda Sumsel meninjau kawasan ribuan sumur minyak rakyat di Hindoli, Musi Banyuasin, didampingi perwakilan SKK Migas dan Pertamina.

MUSI BANYUASIN — Inspeksi yang dilakukan Kapolda Sumsel menyasar kawasan yang selama ini menjadi perhatian pemerintah karena aktivitas ribuan sumur minyak masyarakat belum seluruhnya menerapkan standar pengelolaan dan keselamatan kerja. Turut mendampingi perwakilan SKK Migas Sumbagsel, Bambang, serta perwakilan Pertamina.

Rony menyebut pengelolaan yang belum tertata berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, persoalan sosial, hingga gangguan keamanan. Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 menjadi salah satu landasan untuk memberi ruang kepada masyarakat mengelola sumur minyak sesuai ketentuan.

Koperasi Jadi Ujung Tombak Pengelolaan Kawasan

Ke depan, pengelolaan kawasan diharapkan berjalan melalui mekanisme terorganisasi dengan melibatkan koperasi yang dipercaya pemerintah daerah. Rony menekankan pentingnya kesamaan persepsi seluruh pihak agar Hindoli bisa menjadi percontohan pengelolaan sumur minyak masyarakat, baik di Muba maupun daerah lain dengan kondisi serupa.

Pemilik Sumur Luar Muba Wajib Prioritaskan Pekerja Lokal

Pemerintah daerah bersama pihak terkait menyepakati bahwa pemilik sumur dari luar Kabupaten Musi Banyuasin tetap harus mengutamakan masyarakat lokal sebagai tenaga kerja di lapangan. Kebijakan itu diharapkan membuka kesempatan kerja sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga Muba.

Pemkab Muba juga mendorong pembinaan terhadap pemilik sumur, pekerja, koperasi, serta pelaku UMKM. Bupati Musi Banyuasin H. Toha Tohet menyatakan potensi sumber daya alam di Muba harus mampu membuka kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran.

"Potensi sumber daya alam di Muba harus mampu membuka kesempatan kerja, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Toha.

Toha berharap seluruh pemilik sumur mengikuti aturan penataan yang disepakati, termasuk pembangunan fasilitas yang lebih terorganisasi agar kawasan tidak terkesan semrawut.

Larangan Kerja Malam hingga Pendataan Identitas Pekerja

Aspek keselamatan kerja menjadi perhatian penting dalam penataan. Rony menekankan larangan aktivitas pekerjaan pada malam hari untuk meminimalkan risiko kecelakaan, termasuk bahaya gas yang dapat memicu kebakaran maupun ledakan.

Pengaturan jam kerja juga dikaitkan dengan faktor kelelahan pekerja serta upaya mencegah potensi penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang. Pengawasan terhadap jam operasional, kondisi pekerja, dan penerapan standar keselamatan diminta berjalan konsisten.

Penataan mencakup penguatan sistem pendataan dan pengawasan orang yang beraktivitas di kawasan sumur minyak. Setiap pekerja maupun pihak berkepentingan harus memiliki identitas dan tercatat jelas untuk mencegah masuknya pihak tidak bertanggung jawab serta menjaga keamanan lingkungan operasional.

Hasil Produksi Menunggu Persetujuan Tim Gabungan

Mekanisme pengelolaan dan penyaluran hasil produksi masih harus melalui tahapan sesuai ketentuan. Persetujuan terhadap titik sumur telah menjadi bagian dari proses yang berjalan, dengan dukungan Pertamina dan persetujuan tim gabungan sebagai tahapan penting sebelum pengelolaan serta penerimaan hasil produksi minyak dapat dilaksanakan.

Transparansi pembagian hasil juga menjadi perhatian agar seluruh pihak memahami hak dan kewajibannya, termasuk manfaat yang diterima masyarakat.

Kepala SKK Migas Sumbagsel, Bambang, menambahkan penataan kawasan Hindoli bukan sekadar mengatur aktivitas produksi minyak. Upaya tersebut juga bertujuan menciptakan lingkungan kerja yang aman, menjaga kelestarian lingkungan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mencegah terulangnya persoalan sosial dan kecelakaan kerja.

Bambang berharap kawasan Hindoli dapat menjadi model pengelolaan sumur minyak masyarakat yang tertib, transparan, dan memenuhi kaidah pertambangan yang baik untuk diterapkan di wilayah lain.

Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Nandang Mu'min Wijaya menegaskan keterlibatan kepolisian dalam penataan sumur minyak masyarakat merupakan bagian dari penguatan sinergi dengan pemerintah daerah, TNI, SKK Migas, dan Pertamina. Koordinasi tersebut dinilai penting untuk mendukung ketertiban, keamanan, serta keselamatan aktivitas di kawasan sumur minyak rakyat.

Follow halopalembang.com

Add this site to your preferred sources on Google

Add to preferred sources
Bagikan
Sumber: tipikorinvestigasinews.id

This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.

Berita Lainnya

Indeks

Pilihan

Indeks

Berita Terkini

Indeks