PALEMBANG — Rapat evaluasi yang digelar di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang itu berlangsung tertutup, namun hasilnya langsung diumumkan Wali Kota Ratu Dewa usai forum. Ia mengaku telah menelusuri secara detail tindak lanjut dan estimasi waktu penyelesaian setiap program kerja yang dicanangkan masing-masing OPD.
"Tadi kita bedah satu per satu, berikut tindak lanjut serta estimasi waktu penyelesaiannya. Secara umum program sudah berjalan, tetapi masih butuh optimalisasi," tegas Ratu Dewa.
Dalam evaluasi tersebut, Dinas Kesehatan menjadi satu-satunya OPD yang mendapat pujian langsung dari kepala daerah. Capaian dan progresnya dinilai paling memuaskan dibandingkan instansi lainnya. Namun, situasi berbeda terjadi di Dinas Lingkungan Hidup (LH) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Keduanya diminta lebih serius dalam menata wajah kota dan membangun infrastruktur dasar.
Tak hanya itu, Dinas Perhubungan juga didorong untuk meningkatkan kinerja, khususnya dalam mengoptimalkan sektor transportasi dan kelancaran lalu lintas. Sementara Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan) mendapat sorotan khusus terkait program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Dari total 3.067 unit rumah tidak layak huni yang terdata, Ratu Dewa menekankan pentingnya validasi data secara akurat. Percepatan realisasi program menjadi prioritas, termasuk penataan taman-taman kota yang juga masuk dalam perhatian serius.
Di sektor pendidikan, Dinas Pendidikan diminta memprioritaskan penanganan sarana dan prasarana sekolah. Fokus utama adalah bangunan SD dan SMP yang mengalami kerusakan berat.
Ratu Dewa mengungkapkan bahwa realisasi program pada semester pertama tahun ini baru mencapai kisaran 30 hingga 35 persen. Meski begitu, ia optimistis angka tersebut akan terus meningkat seiring percepatan pelaksanaan di lapangan.
"Yang penting bagi saya, program pemerintah ini harus terasa manfaatnya sampai ke tingkat grassroot (akar rumput). Baik itu sektor ekonomi, pemberdayaan masyarakat, hingga perbaikan rumah tidak layak huni. Warga harus benar-benar merasakan hadirnya pemerintah," ujarnya.
Untuk memastikan hal tersebut, Wali Kota menginstruksikan Sekretaris Daerah (Sekda), para asisten, serta seluruh kepala OPD untuk melakukan check and re-check secara menyeluruh hingga ke tingkat kecamatan dan kelurahan. Pemkot Palembang berharap evaluasi ini bisa membuat setiap perangkat daerah bergerak lebih cepat, terukur, dan responsif terhadap kebutuhan warga, sejalan dengan visi Palembang Berdaya dan Sejahtera.