PALEMBANG — Pemerintah Kota Palembang mulai mengakselerasi program manajemen banjir skala besar pada 2026. Proyek ini menyasar pengurangan durasi, ketinggian, serta luas genangan di berbagai titik rawan. Pengerjaan fisik akan berjalan penuh mulai 2027 dengan sokongan dana pemerintah pusat, provinsi, hingga lembaga internasional.
Asisten III Administrasi Umum Setda Kota Palembang, Ir H Akhmad Bastari ST MT, menyebut langkah ini sebagai respons konkret terhadap kondisi topografi daerah. Prioritas utama saat ini adalah memulihkan daya tampung drainase dan anak sungai yang tersumbat pendangkalan parah. Pemerintah berkomitmen mengembalikan fungsi saluran agar aliran air kembali lancar.
“Kami mengupayakan bantuan dari tingkat provinsi, nasional, hingga internasional. Targetnya, banjir di Palembang dapat diminimalisir, baik dari sisi ketinggian, durasi genangan, maupun luasannya,” ujar Akhmad Bastari dalam diskusi di kantor DPD RI Sumatera Selatan, Kamis (7/5/2026).
Normalisasi Sungai Musi dan Tantangan Sedimentasi
Kondisi geografis Palembang sebagai kota rawa dengan topografi datar menuntut sistem pengaliran air yang mumpuni. Akhmad Bastari mengungkapkan bahwa sedimentasi tinggi telah mengendap di Sungai Musi dan anak sungai akibat absennya pengerukan menyeluruh dalam waktu lama. Hal ini memicu luapan air ke jalan dan pemukiman warga.
“Sungai Musi sudah lama tidak dikeruk sehingga sedimentasinya tinggi. Kami harus bekerja lebih keras meminimalisir endapan agar daya tampung anak sungai maksimal,” tambahnya. Pemkot Palembang berencana memperkuat armada alat berat untuk memastikan proses pengerukan berjalan rutin dan terjadwal, bukan sekadar tindakan insidentil saat musim hujan.
Manajemen Pengendalian Banjir Versi Eddy Santana Putra
Walikota Palembang periode 2003-2013, Dr (c) Ir H Eddy Santana Putra MT (ESP), memberikan masukan teknis kepada Pj Walikota Ratu Dewa. ESP menekankan bahwa infrastruktur saja tidak cukup tanpa manajemen operasional yang kuat di lapangan. Ia menyarankan penguatan satuan tugas (satgas) drainase dan pengadaan ekskavator khusus untuk menjangkau saluran sempit.
“Pak Ratu Dewa sosok yang terbuka dan paham bahwa masalah banjir adalah prioritas krusial yang harus segera ditangani,” kata ESP. Ia juga menyoroti urgensi manajemen sampah yang terintegrasi. Penambahan tempat sampah di sekitar aliran sungai dinilai mendesak agar masyarakat tidak lagi membuang limbah domestik ke saluran air.
Usul Gotong Royong Serentak di Hari Libur
Selain aspek teknis, ESP mengusulkan transformasi gerakan sosial kebersihan lingkungan. Ia menyarankan agar agenda gotong royong yang biasanya jatuh pada Selasa atau Jumat dialihkan ke hari libur. Hal ini bertujuan untuk menjaring partisipasi masyarakat secara lebih masif dan serentak di lingkungan masing-masing.
“Bagusnya hari Sabtu atau Minggu, mulai jam 06.00 sampai 08.00 pagi. Kalau hari kerja, warga sudah sibuk dengan urusan kantor atau sekolah,” jelasnya. Dengan pergeseran waktu ini, diharapkan kesadaran kolektif warga untuk menjaga kebersihan saluran di depan rumah dapat meningkat tajam.
Diskusi garapan Forum Demokrasi Sriwijaya (Fordes) ini juga menghadirkan sejarawan Universitas Sriwijaya, Dr Dedi Irwanto MA, serta perwakilan dinas terkait. Para pakar berkesimpulan bahwa sinkronisasi kebijakan pemerintah dan aksi nyata warga adalah kunci utama membebaskan Palembang dari ancaman banjir tahunan.
