SUMATERA SELATAN — Destry Damayanti, yang saat ini menjabat Deputi Gubernur Senior BI, mengusung kerangka impactful, inklusif, dan integrasi (3I) serta Sinergi Merah Putih (1S) sebagai fondasi penguatan kebijakan bank sentral. Kandidat yang telah menjabat di Dewan Gubernur sejak 2019 ini juga memiliki rekam jejak panjang di sektor keuangan, mulai dari Kepala Ekonom Bank Mandiri pada 2011–2015 hingga Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) periode 2015–2019.
Karier dan Pengalaman Destry Damayanti
Perempuan kelahiran Jakarta tahun 1963 ini merupakan lulusan Sarjana Ekonomi Universitas Indonesia (UI) dan meraih gelar Master of Science bidang Regional Science dari Cornell University, Amerika Serikat. Sebelum berkarier di BI, Destry sempat menjadi peneliti dan pengajar di Fakultas Ekonomi UI pada 2005–2006 serta memimpin Satuan Tugas Ekonomi Kementerian BUMN pada 2014–2015.
Pengalamannya di pasar modal juga tercatat saat menjabat Kepala Ekonom Mandiri Sekuritas pada 2005–2011. Destry resmi menjabat Deputi Gubernur Senior BI sejak 7 Agustus 2019 dan dipercaya kembali untuk periode kedua hingga 2029.
Tekanan Suku Bunga dan Arus Modal Jadi Pekerjaan Rumah
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai tantangan utama gubernur BI dan jajaran Dewan Gubernur baru adalah menjaga keseimbangan antara stabilitas rupiah, inflasi, arus modal, dan pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, suku bunga tetap menjadi instrumen penting untuk menahan arus modal keluar, namun ruang pertumbuhan juga harus diperhatikan.
“Kebijakan suku bunga, pengelolaan likuiditas, sampai intervensi di pasar valas harus berangkat dari data dan kondisi ekonomi, bukan dari kepentingan jangka pendek,” ujarnya.
Yusuf mengingatkan agar pelonggaran moneter dilakukan secara terukur sehingga tidak menimbulkan tekanan baru terhadap nilai tukar rupiah.
BI Diminta Tak Sekadar Kejar Target Pertumbuhan
Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menegaskan harapannya agar bank sentral tidak semakin agresif mengejar pertumbuhan ekonomi. Menurut Josua, BI justru harus semakin efektif menciptakan prasyarat agar pertumbuhan tinggi dapat berlangsung tanpa mengorbankan stabilitas.
“Stabilitas tetap menjadi fondasi, sedangkan dukungan terhadap pertumbuhan dilakukan melalui penciptaan kondisi moneter, pembiayaan dan sistem pembayaran yang kondusif,” ujarnya.
Josua juga menyoroti independensi BI di tengah menguatnya tuntutan sinergi dengan pemerintah. Ia menilai ketika target pertumbuhan atau kebutuhan pembiayaan APBN berbenturan dengan risiko inflasi dan pelemahan rupiah, BI harus tetap mampu mengambil keputusan berdasarkan data.
“Koordinasi yang sehat bukan berarti semua lembaga selalu mempunyai pandangan yang sama,” katanya.
