PALEMBANG — Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tidak akan membiarkan rencana penyesuaian transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat mengganggu program prioritas pembangunan. Gubernur Herman Deru, Senin lalu, menegaskan bahwa pihaknya mulai mengkaji dampak kebijakan tersebut terhadap kapasitas fiskal daerah.
"Kami tidak boleh mengeluh. Infrastruktur akan kami optimalkan pada pos pemeliharaan, jadi jangan dulu berencana membangun yang memang tidak mendesak," ujar Herman Deru di Palembang.
Belanja Efektif Jadi Prioritas, Proyek Baru Ditunda
Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Herman Deru mengarahkan agar belanja daerah lebih efektif dan produktif. Fokus utama tetap pada program prioritas yang sudah berjalan, sementara proyek infrastruktur baru yang tidak mendesak akan ditunda.
"Kalau pendapatan kurang, bagaimana kami mengeksekusi perencanaan RPJMD. Tapi kami tidak boleh mengeluh," kata Herman, menekankan bahwa pemeliharaan aset yang sudah dibangun akan dioptimalkan.
PAD Jadi Tumpuan Baru, Ketergantungan pada Pusat Dikurangi
Untuk memperluas kapasitas fiskal, Pemprov Sumsel akan mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD). Langkah ini sekaligus bertujuan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat yang tahun ini menyusut signifikan.
Sekretaris Daerah Sumatera Selatan Edward Candra mengungkapkan, alokasi TKD yang diterima pada 2026 berkurang sekitar Rp1,8 triliun dibandingkan tahun sebelumnya, dari sekitar Rp5 triliun menjadi kisaran Rp3 triliun. "Untuk proyeksi 2027 kita belum tahu. Kita berharap ada kebijakan atau kabar baik untuk pemerintah daerah," ujarnya.
Rasionalisasi Belanja Dilanjutkan, Perjalanan Dinas Dipangkas
Kebijakan efisiensi yang sudah diterapkan sejak 2025 akan dilanjutkan dalam penyusunan APBD 2027. Rasionalisasi terutama diarahkan pada pos perjalanan dinas, operasional perkantoran, dan kegiatan pendukung lainnya.
"Kalau pendapatan kurang, kita akan coba rasionalisasi lagi untuk pengurangan. Tapi intinya pelayanan publik kepada masyarakat harus tetap berjalan," kata Edward.
Pemerintah provinsi bersama organisasi perangkat daerah (OPD) masih membahas langkah penyesuaian lebih lanjut. "Kami masih diskusikan dahulu apa jalan keluarnya. Nanti akan dibahas bersama Pak Sekda," kata Herman Deru, seraya menunggu peraturan Menteri Keuangan sebagai acuan final penyusunan APBD 2027.
