MUARA ENIM — Gubernur Sumsel Herman Deru mengungkapkan bahwa gagasan pembangunan empat flyover di Muara Enim lahir dari keprihatinan mendalam terhadap penderitaan warga yang terjebak kemacetan angkutan batu bara. Dalam sambutannya saat penandatanganan PKS di Balai Agung Serasan Sekundang, ia mengajak semua pihak mengingat kembali situasi kelam periode 2011 hingga 2018.
"Setiap minggu masyarakat datang menyampaikan keluhan. Kemacetan sudah di luar batas. Bukan hanya menghambat aktivitas warga, tetapi juga mengganggu perekonomian," ujarnya.
Petani Rugi Puluhan Juta, Ibu Melahirkan di Tengah Jalan
Menurut Herman Deru, kemacetan yang terjadi hampir setiap pekan itu menimbulkan persoalan kemanusiaan yang serius. Petani dari Pagaralam mengeluhkan hasil panennya membusuk karena perjalanan yang biasanya hanya enam jam berubah menjadi belasan hingga puluhan jam.
Lebih tragis lagi, terdapat laporan warga yang melahirkan di tengah kemacetan hingga pasien yang meninggal dunia karena terlambat mendapat penanganan medis. "Kemacetan ini bukan hanya soal ekonomi, tapi juga kemanusiaan," tegasnya.
Dua Flyover Dibangun di Perlintasan JPL 99 dan JPL 111
Proyek tahap awal difokuskan pada pembangunan flyover di perlintasan sebidang JPL 99 dan JPL 111 yang berada di Kecamatan Ujan Mas. Dua titik ini selama ini menjadi titik tersumpal utama yang melumpuhkan jalur menuju Palembang dan Lampung.
Pembangunan flyover ini merupakan bagian dari paket empat proyek serupa yang direncanakan di Kabupaten Muara Enim. Sebelumnya, Pemprov Sumsel telah menerapkan jalan khusus angkutan batu bara sebagai solusi jangka pendek.
Dari Aksi Unjuk Rasa ke Meja Perencanaan
Herman Deru mengungkapkan bahwa hampir setiap pekan Pemprov Sumsel menerima aksi unjuk rasa dari berbagai kecamatan di Muara Enim. Tekanan publik yang terus-menerus inilah yang mendorong pemerintah mencari solusi struktural, bukan sekadar tambal sulam.
"Saya minta semua pihak mengingat kembali kondisi Sumsel saat itu. Kemacetan sudah di luar batas," ujarnya, mengingatkan bahwa persoalan ini sudah berlangsung bertahun-tahun tanpa penanganan yang memadai.
Penandatanganan PKS pada Senin lalu menjadi tonggak awal realisasi proyek yang diharapkan mampu memutus rantai kemacetan dan mengembalikan kelancaran akses bagi warga Muara Enim dan sekitarnya.
