PALEMBANG — Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD Sumatera Selatan, H. Alfrenzi Panggarbesi, meminta Pemerintah Kota Pagaralam dan PTPN Gunung Dempo segera mencari jalan tengah atas penutupan Desa Wisata Gunung Dempo. Penghentian seluruh kegiatan usaha di kawasan tersebut memicu kekhawatiran besar terhadap keberlangsungan hidup ratusan pekerja lokal.
Persoalan ini mencuat setelah para pelaku usaha di kawasan wisata tersebut melaporkan adanya penghentian aktivitas secara mendadak. Alfrenzi menilai, jika tidak segera ditangani, dampak sosial dan ekonomi akan meluas ke masyarakat Pagaralam yang menggantungkan hidup dari sektor pariwisata.
“Saya berharap Pak Wali Kota dan pimpinan PTPN untuk duduk bersama menyelesaikan masalah ini sehingga tidak ada pihak yang dirugikan,” tegas Alfrenzi kepada wartawan di Palembang, Kamis (30/4).
Ancaman PHK Massal dan Kelumpuhan Ekonomi Lokal
Penutupan kawasan Desa Wisata Gunung Dempo bukan sekadar perkara administratif. Kebijakan ini berdampak langsung pada lapangan kerja yang telah tercipta selama bertahun-tahun. Ratusan karyawan yang bekerja di berbagai unit usaha kini berada di ambang ketidakpastian kerja.
Alfrenzi menyebutkan bahwa kawasan tersebut merupakan motor penggerak ekonomi masyarakat. Sebagai destinasi yang telah diakui oleh Kementerian Pariwisata, Desa Wisata Gunung Dempo memiliki daya tarik kuat bagi wisatawan domestik maupun mancanegara.
“Selain mempromosikan wisata di Kota Pagaralam, kawasan Desa Wisata Gunung Dempo telah menjadi destinasi unggulan yang mampu menarik minat pengunjung. Ini tentu berdampak pada pergerakan ekonomi masyarakat. Berbagai usaha wisata di sana telah banyak membuka lapangan kerja bagi warga,” jelasnya.
Kendala Administrasi dan Komunikasi Antarlembaga
Berdasarkan laporan yang diterima DPRD Sumsel, penutupan ini diduga dipicu oleh persoalan administrasi antara pihak pengelola, pemerintah daerah, dan PTPN selaku pemilik lahan. Padahal, para pelaku usaha mengklaim telah berupaya memenuhi persyaratan kerja sama yang diminta.
Alfrenzi menekankan bahwa kebuntuan ini seharusnya bisa dihindari jika koordinasi antarinstansi berjalan baik. Ia meminta ego sektoral dikesampingkan demi kepentingan publik yang lebih luas, terutama mengingat status Gunung Dempo sebagai ikon pariwisata Sumatera Selatan.
“Saya kira ini persoalan koordinasi dan komunikasi saja. Oleh karena itu Pemkot Pagaralam dan PTPN harus duduk bersama mencarikan solusinya,” ujar anggota DPRD Sumsel dari Daerah Pemilihan Sumsel 7 yang meliputi Pagaralam, Lahat, dan Empat Lawang tersebut.
Ia meyakini Pemerintah Kota Pagaralam memiliki komitmen kuat dalam memajukan sektor pariwisata. Namun, langkah konkret diperlukan segera agar para pelaku usaha mendapatkan kepastian hukum dalam menjalankan roda bisnis mereka kembali.
“Saya percaya Pak Wali Kota dan jajaran mempunyai komitmen yang kuat untuk membangun pariwisata yang menjadi andalan Kota Pagaralam,” pungkasnya.
