PALEMBANG — Giri Ramanda yang merupakan politikus asal Sumatera Selatan menilai pembangunan fisik IKN yang sudah berjalan masif harus diimbangi dengan kepastian perpindahan pusat aktivitas pemerintahan. Tanpa adanya pejabat tinggi yang berkantor, infrastruktur megah yang telah dibangun dikhawatirkan hanya menjadi monumen tanpa denyut kehidupan.
Gedung Megah Tanpa Penghuni, Anggaran Triliunan Terancam Sia-sia
“Kalau tidak ada pejabat tinggi yang berkantor di sana, IKN bisa jadi kota hantu. Gedung sudah banyak, jalan besar dan lebar, tapi tidak ada aktivitas,” ujar Giri dalam pernyataannya, Minggu (17/5/2026).
Kekhawatiran legislator asal daerah pemilihan Sumatera Selatan itu bukan tanpa dasar. Ia mengingatkan besarnya anggaran negara yang telah digelontorkan untuk membangun berbagai fasilitas dan infrastruktur di kawasan Kalimantan Timur tersebut.
“Kalau memang batal, pemerintah harus siap mencari solusi terhadap aset yang sudah dibangun. Jangan sampai aset triliunan rupiah itu kosong dan terbengkalai,” tegasnya.
Usul Wapres dan Wakil Menteri Jadi Garda Depan
Giri menawarkan opsi konkret agar IKN tidak kehilangan fungsi utamanya. Ia mendorong pemerintah untuk segera menempatkan Wakil Presiden bersama sejumlah wakil menteri untuk berkantor di IKN.
“Kalau memang ingin IKN tetap berjalan, harus ada pejabat tinggi yang berkantor di sana. Misalnya Wakil Presiden bersama para wakil menteri untuk membantu jalannya pemerintahan di IKN,” katanya.
Langkah ini dinilai bisa menjadi katalisator yang memicu geliat aktivitas birokrasi dan ekonomi di sekitar pusat pemerintahan baru.
Putusan MK Jadi Ganjal Hukum, Pemerintah Diminta Segera Putuskan Sikap
Ketidakjelasan ini diperparah dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Jakarta masih sah sebagai ibu kota negara hingga ada Keppres resmi. Kondisi ini, menurut Giri, bisa menggerus semangat dan arah pembangunan IKN.
“Pemerintah harus memutuskan, lanjut atau tidak. Kalau lanjut harus ada kepastian tahapan perpindahan, siapa yang pindah, kapan dimulai, dan programnya harus jelas,” ujarnya.
Ia menambahkan, tekanan ekonomi dan defisit anggaran yang sedang dihadapi bangsa juga harus menjadi pertimbangan matang. Jika tidak mampu menyelesaikan seluruh rencana pemindahan, pemerintah wajib memikirkan langkah terbaik agar aset yang sudah dibangun tetap memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat.
