SUMATERA SELATAN — Rapat koordinasi yang digelar di ruang kerja Dasco itu turut dihadiri Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Kepala Badan Pengelola BUMN Donny Oskaria. Dari jajaran bank himpunan bank milik negara (Himbara), hadir Putrama Wahju Setyawan (Dirut BNI), Riduan (Dirut Mandiri), dan Hery Gunardi (Dirut BRI). Selain itu, tampak Rony Hanityo Aprianto (Dirut Taspen), Mayjen TNI (Purn) Prihati Pujowaskito (Dirut BPJS Kesehatan), dan Oki Ramadhana (CEO INA).
Mengapa Buyback Saham Bank BUMN Mendesak?
“Pagi ini kita berkumpul untuk koordinasi, terutama berdiskusi soal paket dan saham-saham BUMN yang sebenarnya bagus-bagus, tapi kemudian dengan situasi pasar global yang berdampak,” ujar Dasco membuka pertemuan. Ia menilai, saat ini adalah momentum yang tepat bagi bank-bank pelat merah untuk membeli kembali sahamnya di pasar.
Langkah buyback biasanya dilakukan emiten saat harga saham dinilai terlalu murah (undervalued) dibandingkan nilai fundamental perusahaan. Dengan membeli saham sendiri, perusahaan berharap bisa menopang harga dan memberikan sinyal positif ke investor bahwa manajemen percaya diri terhadap prospek bisnis ke depan.
Dampak ke Pasar dan Investor
Bagi investor ritel dan institusi, rencana buyback ini bisa menjadi angin segar. Jika dieksekusi, aksi korporasi ini berpotensi menahan laju penurunan harga saham perbankan yang tertekan sentimen global. Bank BUMN seperti BRI, Mandiri, dan BNI adalah pilar utama indeks saham di Bursa Efek Indonesia, sehingga stabilitas harganya berpengaruh besar terhadap performa pasar modal secara keseluruhan.
Tak hanya perbankan, kehadiran Dirut Taspen dan BPJS Kesehatan dalam rapat itu mengindikasikan adanya koordinasi soal penempatan dana kelolaan di instrumen saham BUMN. Dengan valuasi yang murah, institusi-institusi ini bisa menjadi pembeli potensial dalam skema buyback atau rights issue.
Apa Langkah Selanjutnya?
Rapat ini masih bersifat awal dan koordinatif. Dasco mengisyaratkan akan ada pembahasan lebih lanjut mengenai paket kebijakan yang bisa mendorong aksi buyback, termasuk kemungkinan relaksasi aturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan bursa. Keputusan final tetap berada di tangan manajemen masing-masing BUMN setelah melalui persetujuan RUPS.
Yang jelas, sinyal dari pimpinan DPR ini menunjukkan bahwa negara tidak tinggal diam melihat saham BUMN yang terus tertekan. Langkah buyback diharapkan bisa menjadi katalis positif di tengah ketidakpastian ekonomi global saat ini.
