Dalam orasinya di depan Kantor BPK Perwakilan Sumsel, Selasa (23/6/2026), Koordinator aksi Feriyandi, SHDM, yang juga Ketua Investigasi RI dan Ketua DPW Laskar Gibran Sumsel, menyatakan mosi tidak percaya terhadap lembaga pemeriksa keuangan negara tersebut. Ia menilai OTT tersebut bukan sekadar pelanggaran etik, melainkan bukti rusaknya tatanan pengawasan keuangan negara.
“Bagaimana mungkin lembaga yang diberi amanah konstitusi untuk mengawasi uang rakyat justru diduga terlibat praktik yang merugikan daerah? Sejak kapan BPK berubah menjadi lembaga yang diduga memeras daerah untuk mendapatkan predikat WTP?” ujar Feriyandi.
Ia menambahkan, pernyataan tersangka yang mengaku hanya menjalankan perintah memunculkan pertanyaan krusial. “Siapa yang memberi perintah? Siapa yang menikmati hasilnya? Apakah ada aktor yang lebih besar di balik kasus ini?” tegasnya.
5 Tuntutan Massa: Dari Audit Ulang hingga Pemeriksaan Pimpinan
Rahmat Hidayat, SE, Ketua Umum HAMASS, menegaskan bahwa jika auditor terbukti menerima suap untuk menghapus temuan, maka produk audit BPK Perwakilan Sumsel tahun ini harus dinyatakan cacat hukum. “BPK seharusnya menjadi benteng terakhir menjaga uang rakyat, justru berafiliasi dengan para perampok di pemerintahan,” ujarnya.
Dalam aksi damai tersebut, massa menyampaikan lima sikap tegas:
- Meminta BPK Perwakilan Sumsel menjelaskan siapa yang memerintahkan Titin Rita Lestari mengubah hasil temuan Pemkab Muara Enim.
- Menyatakan mosi tidak percaya atas hasil audit BPK Perwakilan Sumsel tahun 2025.
- Menyatakan hasil audit BPK Perwakilan Sumsel tahun 2025 cacat demi hukum.
- Mendesak BPK RI Pusat melakukan audit ulang secara independen terhadap temuan BPK Perwakilan Sumsel.
- Mendesak KPK memeriksa pimpinan BPK Perwakilan Sumsel untuk mengungkap aktor di balik perintah tersebut.
Tanggapan BPK: Tim Pusat Sudah Turun
Aksi massa diterima oleh Bobby Ariawan, Kepala Subbagian Hukum BPK Perwakilan Sumsel. Ia mengapresiasi penyampaian aspirasi yang dilakukan secara damai.
“Terkait tuntutan yang disampaikan, faktanya secara internal sudah turun tim dari pusat untuk memeriksa. Tidak hanya tim yang tersangkut masalah tersebut, melainkan keseluruhan siapa pun yang terkait,” kata Bobby Ariawan.
Ia memastikan pihaknya akan menindaklanjuti seluruh aspirasi yang disampaikan massa aksi.
