PRABUMULIH — Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Sumatera Selatan, Nandang Pangaribowo, menyatakan bahwa puncak musim kemarau tahun ini masih berlangsung sepanjang September 2026. Pihaknya meminta warga tetap mewaspadai kondisi cuaca kering yang terjadi di wilayah tersebut.
"Saat ini masih puncak musim kemarau September 2026," ujar Nandang.
Pemetaan tingkat kewaspadaan kekeringan menempatkan Prabumulih pada kategori siaga, bersama Kota Palembang. Status tersebut berada satu tingkat di bawah kategori awas yang berlaku bagi tujuh kabupaten lain di Sumatera Selatan.
Tujuh Kabupaten di Sumsel Berstatus Awas Kekeringan
Wilayah yang masuk status awas meliputi PALI, Musi Banyuasin, OKU Timur, Banyuasin, Ogan Ilir, OKI, dan Muara Enim. Sementara itu, Musi Rawas, Empat Lawang, Lahat, dan Lubuklinggau tercatat dalam status waspada.
Menurut Nandang, karakteristik kemarau tahun ini berbeda dari kondisi normal. Selain diperkirakan berlangsung lebih panjang, intensitas hujan yang turun selama periode kemarau juga cenderung lebih rendah.
"Musim kemarau diprediksi lebih panjang dari biasanya dan sifat hujan pada musim kemarau tahun 2026 ini diprediksi bawah normal," jelasnya.
Mengapa Kemarau 2026 Berlangsung Lebih Lama?
BMKG Sumsel mencatat kondisi kemarau tahun ini berpotensi berlangsung lebih lama dari periode normal. Situasi tersebut diikuti dengan prakiraan curah hujan yang berada di bawah kondisi normal.
Ancaman kekeringan meteorologis tidak hanya menjadi perhatian di Prabumulih, tetapi juga di sejumlah daerah lain di Sumatera Selatan. Warga di wilayah berstatus siaga dan awas diminta bersiap menghadapi dampak cuaca kering.
Langkah Antisipasi untuk Warga Prabumulih
Prabumulih yang berada dalam kategori siaga perlu meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kekeringan. Warga diharapkan menghemat penggunaan air dan mewaspadai risiko kebakaran lahan yang kerap meningkat saat puncak kemarau.
BMKG Sumsel menekankan bahwa pemantauan cuaca kering masih berlanjut sepanjang September 2026. Informasi terbaru dari BMKG menjadi acuan bagi pemerintah daerah dan warga dalam menentukan langkah antisipasi.
