KAYUAGUNG — Bupati Ogan Komering Ilir Muchendi Mahzareki menegaskan jabatan bukan sekadar posisi dalam struktur birokrasi, melainkan amanah yang harus diterjemahkan menjadi kerja terukur. Arahan itu ia sampaikan saat melantik 65 pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten OKI, Kamis (17/9/2026).
Pelantikan tersebut menjadi bagian dari penataan aparatur sipil negara yang mulai menggunakan pemetaan kinerja dan potensi sebagai dasar pengisian jabatan. Skema ini berlaku khususnya untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
Manajemen Talenta Jadi Dasar Pengisian Jabatan
Muchendi menjelaskan pengisian dan penataan jabatan pada kesempatan itu dilaksanakan melalui mekanisme manajemen talenta. Kompetensi, potensi, kinerja, serta kebutuhan organisasi menjadi pertimbangan utama.
"Pengisian dan penataan jabatan pada kesempatan ini, khususnya Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi, dilaksanakan melalui mekanisme manajemen talenta. Kita memperhatikan kompetensi, potensi, kinerja, serta kebutuhan organisasi," kata Muchendi.
Ia meminta para pejabat tidak menjadikan pelantikan sebagai titik akhir dari proses seleksi dan pemetaan. Justru setelah menduduki jabatan, kemampuan aparatur akan diuji melalui target kerja dan hasil yang dicapai.
Tiga Hal yang Harus Berjalan Bersamaan
Muchendi menekankan tiga hal yang harus berjalan bersamaan dalam birokrasi: integritas, profesionalitas, dan kemampuan menuntaskan pekerjaan. Pejabat tidak cukup memahami tugas administratif, tetapi harus mampu mengubah kebijakan pemerintah daerah menjadi program yang konkret.
"Yang pertama integritas, kemudian kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas, dan loyalitas. Kita berharap ada komunikasi yang baik, bukan hanya di internal pemerintahan, tetapi juga dengan media dan masyarakat," ujarnya.
Komunikasi lintas sektor menjadi sorotan lain dalam arahannya. Muchendi meminta pejabat pimpinan tinggi pratama memperkuat koordinasi antarorganisasi perangkat daerah.
Program Tidak Boleh Jalan Sendiri-sendiri
Menurut Muchendi, program pemerintah daerah tidak boleh berjalan secara sektoral ketika persoalan yang dihadapi masyarakat membutuhkan kerja bersama. Kebijakan yang sudah ditetapkan harus segera diterjemahkan ke dalam program yang jelas, memiliki target, dan dapat dilaksanakan.
Dengan cara itu, penataan aparatur tidak berhenti pada perpindahan nama dan jabatan dalam struktur pemerintahan. Seluruh pertimbangan tersebut pada akhirnya bermuara pada kemampuan aparatur menjalankan tanggung jawab setelah menerima jabatan.
"Jabatan ini adalah amanah. Karena itu, sumpah dan janji jabatan yang telah diucapkan harus menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas," pungkasnya.
