SUMATERA SELATAN — Persoalan transmisi kebijakan moneter menjadi salah satu catatan krusial yang disampaikan dalam Diskusi Dialektika Demokrasi bertema "Kepemimpinan Baru Bank Indonesia: Menakar Arah Kebijakan Moneter dan Stabilitas Ekonomi Nasional" di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/9/2026). Kamrussamad menilai selama ini penyesuaian bunga kredit tidak simetris dengan pergerakan suku bunga acuan.
"Begitu BI-Rate diturunkan, transmisinya lambat. Nah, ini kita perlu kawal sama-sama supaya di kepemimpinan baru ini hal-hal ini bisa dibenahi dan tidak terulang lagi," ujarnya.
PR BI Baru: Likuiditas di Sektor Riil
Ketua Komisi XI DPR itu membandingkan pola transmisi saat BI menaikkan suku bunga yang berlangsung relatif cepat, sementara ketika suku bunga diturunkan perbankan butuh waktu lebih lama menyesuaikan bunga kredit. Ketidakseimbangan ini dinilai menghambat ekspansi dunia usaha di tengah target pertumbuhan ekonomi nasional.
Menghadapi sasaran pertumbuhan sekitar 6 persen pada 2027, Kamrussamad menegaskan kebijakan moneter tidak bisa lagi hanya berorientasi stabilitas. Dibutuhkan koordinasi erat tiga otoritas: pemerintah untuk fiskal, BI untuk moneter, serta OJK untuk makroprudensial dan pengawasan industri jasa keuangan.
Kebutuhan pembiayaan untuk mencapai target itu sangat besar. Sumbernya berasal dari kombinasi kebijakan fiskal, moneter, industri keuangan, pasar modal, perbankan, hingga peer-to-peer lending. DPR menilai Gubernur BI terpilih harus mengukur dampak kebijakan likuiditas terhadap sektor riil, bukan sekadar melihat besaran dana yang disalurkan.
GWM dan KLM Jadi Instrumen Kunci
Salah satu instrumen yang menjadi sorotan adalah Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM). Kamrussamad menilai pemberian insentif perbankan wajib dievaluasi dampaknya terhadap penyaluran kredit produktif. "Impact dari kredit yang disalurkan oleh perbankan terhadap sektor pertanian itu yang kita minta diperluas sampai ke sana," katanya.
Selain itu, Kamrussamad meminta BI mengoptimalkan instrumen Giro Wajib Minimum (GWM) sebagai insentif agar dana perbankan bergerak ke pembiayaan proyek dan kegiatan usaha. Ia mewanti-wanti agar dana tidak terlalu banyak tersedot ke instrumen pasar tertentu yang berpotensi mengeringkan likuiditas sektor riil.
Kepemimpinan BI dan Target Penciptaan Lapangan Kerja
Tiga nama calon Gubernur BI telah diusulkan Presiden Prabowo Subianto: Destri Damayanti, Aida S. Budiman, dan Solikin M. Juhro. Kamrussamad menilai langkah ini menghormati independensi bank sentral dengan mengusulkan figur teknokrat internal. Aida dan Solikin memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun di BI, sementara Destri berkarier sekitar satu dekade terakhir.
Menurut Kamrussamad, pertumbuhan ekonomi baru bermakna jika menciptakan lapangan kerja dan menekan kemiskinan. Setiap kenaikan pertumbuhan 1 persen diharapkan mampu menyerap hingga sekitar 950.000 tenaga kerja baru. Ia juga menyoroti kontribusi industri manufaktur terhadap PDB yang masih di level 19,8 persen, dinilai belum cukup untuk menghindari middle-income trap.
Dengan pengalaman ketiga kandidat dalam merumuskan kebijakan moneter, DPR berharap pemimpin baru BI mampu menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan berkualitas yang berdampak langsung pada penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan.
