SUMATERA SELATAN — Kesepakatan ini diumumkan dalam rapat kerja antara pemerintah dan Banggar DPR RI di Kompleks Parlemen, Senin (7/9). Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut faktor utama pemangkasan adalah perubahan asumsi harga minyak dunia yang diproyeksikan lebih rendah dari perkiraan awal.
"Karena harga minyak dunia yang turun asumsinya. Ada penurunan sedikit-sedikit, tapi kalau dari sisi volume, nggak terlalu banyak (turunnya)," ujar Purbaya kepada wartawan.
Anggaran Berkurang, Volume Penyaluran Ikut Turun
Penurunan anggaran paling besar terjadi pada subsidi BBM dan LPG 3 kg. Alokasi untuk kedua komoditas ini turun dari Rp 142,8 triliun menjadi Rp 131,39 triliun. Ketua Banggar DPR Said Abdullah merinci selisihnya mencapai sekitar Rp 11,4 triliun.
"Subsidi energi BBM dan LPG 3 Kg (Subsidi Energi A) Rp 142,8 triliun menjadi Rp 131,39 triliun, selisih Rp 11,4 triliun. Total subsidi energi A plus B (listrik) Rp 272,94 triliun, kesepakatan Rp 261,5 triliun," kata Said dalam rapat kerja yang sama.
Selain harga minyak, perhitungan ulang ini juga memakai asumsi Indonesian Crude Price (ICP) sebesar USD 75 per barel dan nilai tukar rupiah di level Rp 17.500 per dolar AS.
Volume Solar dan LPG 3 Kg Menyusut
Dari sisi penyaluran, pemerintah memangkas volume BBM subsidi dari 20,09 juta kiloliter menjadi 19,56 juta kiloliter. Volume minyak solar juga turun dari sekitar 19,55 juta kiloliter menjadi 19 juta kiloliter.
Untuk LPG 3 kg, volume penyaluran berkurang dari 8,94 juta kg menjadi 8 juta kg. Pengurangan ini patut menjadi perhatian bagi rumah tangga dan usaha mikro yang selama ini menjadi konsumen utama elpiji melon.
Di tengah pemangkasan itu, alokasi minyak tanah justru naik dari 539.000 kiloliter menjadi 561.000 kiloliter. Adapun besaran subsidi tetap untuk minyak solar tidak berubah, yakni Rp 1.000 per liter.
Kebijakan Lanjutan Masih Menunggu Perkembangan
Purbaya menegaskan pemerintah akan mengevaluasi kondisi ke depan sebelum memutuskan perlunya efisiensi tambahan. Untuk saat ini, ia menyebut
